Menteri Keuangan: Rupiah Tak Menjadi Beban Fiskal Goyah

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, menolak klaim bahwa rupiah melemah karena kondisi fiskal yang goyah. Ia menegaskan bahwa Bank Indonesia (BI) yang berwenang menangani nilai tukar mata uang.

“Orang juga banyak bilang Indonesia fiskalnya goyah maka rupiahnya melemah dan lain-lain. Kalau rupiah tanya BI ya, jangan tanya saya. Mereka yang berhak menjawab,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, 05 Mei 2026.

Di saat berita ini ditulis, dolar AS berada pada level Rp 17.423 atau menguat 0,17%. Angka ini menjadi latar belakang perdebatan tentang nilai tukar rupiah.

Purbaya menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Maret 2026 masih terkendali. Data menunjukkan defisit tercatat sebesar Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit APBN sepanjang tahun di bawah batas 3% sesuai desain fiskal.

Ia juga mengingatkan agar angka defisit kuartal I tidak disederhanakan dengan cara mengalikannya empat kali untuk memproyeksikan setahun penuh. “Surplus dan defist, mencapai Rp 240,1, itu defisti, itu 0,93% dari PDB. Tapi nanti jangan dikali 4, karena setiap tahun akan beda belanjanya dan siklus incomenya beda, siklus belanjanya beda, yang jelas sepanjang tahun akan kita kendalikan di bawah 3% sesuai dengan desain APBN,” ujarnya.

“Jadi defisit Rp 240,1 itu 0,93%. Kalo dikali 4 berapa? Orang di pasar kan gitu ngalinya empat, itu 3,6% katanya. Itu itungannya ngaco, karena APBN turun naik, income juga naik, ada siklusnya,” sambung Purbaya.

Dari sisi kinerja, hingga Maret 2026 APBN disebut cukup ekspansif. Pendapatan negara tumbuh sekitar 10% menjadi Rp 574,9 triliun secara tahunan. Penerimaan perpajakan meningkat 14% menjadi Rp 462 triliun, dan penerimaan pajak saja mencapai Rp 394,8 triliun atau tumbuh 20,7%.

Dengan data tersebut, Purbaya menegaskan bahwa fiskal Indonesia masih dalam kendali, dan nilai tukar rupiah tetap di bawah pengawasan BI. Kinerja fiskal yang stabil memberi sinyal bahwa kebijakan pemerintah masih berfokus pada pengendalian defisit dan pertumbuhan pendapatan negara.