Menteri Pertanian Sidak Temukan Gudang Pengoplosan Beras Subsidi di Matraman

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendatangi secara mendadak sebuah rumah di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Rumah itu ternyata dijadikan gudang untuk mengoplos beras bersubsidi SPHP dengan beras biasa.

Di dalam rumah tersebut, Amran menemukan tumpukan beras medium tanpa merek. Ada juga kemasan beras SPHP yang berserakan. Di depan rumah masih terpampang spanduk bertuliskan Toko/Rumah Beras Kayumanis, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur.

Amran mengaku kesal. Sebab, beras SPHP adalah beras yang disubsidi pemerintah. Modus pelaku: mencampur beras SPHP dengan beras tanpa merek, lalu menjualnya dengan harga premium.

Seharusnya, kata Amran, beras SPHP dijual seharga Rp 12.500 per kilogram. Tapi pelaku mengoplos dan mengemas ulang, lalu menjualnya sebagai beras premium seharga Rp 17.000 per kilogram.

"Ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi. Ini dibongkar, kita jual hanya Rp 12.500, dibongkar kemudian dijual Rp 17.000 ke pasar," ujar Amran saat sidak di Jakarta Timur, Rabu 28 Oktober 2026.

Rumah itu sudah diamankan. Berasnya juga sudah disita. Total beras yang ditemukan untuk dioplos mencapai 600 ton.

"Yang jelas penemuan saat ini sekarang 600 ton, berarti ini ribuan ton. Ini sudah tidak sehat ini," ungkap Amran.

Beras SPHP adalah instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Tujuannya agar beras tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi lalu dipasarkan sebagai beras premium dinilai mencederai kepentingan rakyat.

Menurut Amran, praktik ini tidak hanya merugikan negara. Ia juga menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan petani dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Di tengah krisis pangan, energi, dan air global, pemerintah terus bekerja keras meningkatkan produksi dan memastikan ketersediaan beras.

"Kita ini berjibaku tidak tidur siang malam, dimaki, dicaci maki, kita sampai teman-teman sakit untuk swasembada beras, mempertahankan pangan pada saat kondisi dunia krisis pangan, energi, dan air. Indonesia alhamdulillah bisa bertahan, tetapi ada orang yang masih tidak punya adab, tidak punya perasaan, beras negara dioplos," ujarnya.

Ia menekankan, beras bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok ekonomi terbawah. Penyalahgunaan komoditas ini, kata dia, sama saja merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat akses pangan dengan harga terjangkau.

"Beras ini untuk saudara-saudara kita yang berada di bawah kemiskinan, desil 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Ini sangat dibutuhkan, tetapi mereka masih bisa melakukan perampokan yang dilakukan ini," katanya.

Informasi awal menyebut, asal beras itu mengarah ke gudang Bulog di Kelapa Gading. Informasi itu masih perlu didalami untuk memastikan jalur penyaluran dan pihak yang bertanggung jawab.

Tak hanya rumah di Matraman, Amran juga mendatangi salah satu toko di Pasar Induk Cipinang. Toko itu bernama Toko Beras "Sri Mulyo". Di sana, ia menemukan praktik serupa: beras SPHP dicampur dengan beras tanpa merek, dikemas ulang, lalu dijual sebagai beras premium.

Saat disidak, masih ada tumpukan beras tanpa merek dan beras SPHP dalam jumlah banyak. Amran menduga jumlah beras yang dijual di toko itu bisa mencapai ribuan ton.

Amran juga memperingatkan, jika ada pegawai Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat, ia akan mengambil tindakan tegas. Mulai dari pemberhentian hingga proses hukum. Hal yang sama, menurutnya, harus diterapkan pada siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau terlibat dalam praktik tersebut.

"Kalau ada dari Bulog dan Kementerian Pertanian, dipecat! Saya pecat. Kalau saya tahu sebentar, sore, saya sudah pecat. Ini enggak boleh," tegasnya.

Terkait kemungkinan keterlibatan oknum Bulog, Amran mengatakan tidak akan langsung menuduh tanpa bukti. Tapi jika penyidikan membuktikan adanya keterlibatan, ia meminta agar pihak terkait diberi sanksi tegas dan diproses sesuai hukum.

Kasus pengoplosan beras SPHP ini menunjukkan celah dalam distribusi pangan bersubsidi. Beras yang seharusnya meringankan beban masyarakat miskin malah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, merespons dengan inspeksi mendadak dan ancaman pemecatan bagi pegawai yang terlibat. Namun, masih perlu didalami apakah praktik ini melibatkan jaringan yang lebih luas, termasuk dari pihak Bulog.