Menteri PU Langsung Bangun Jembatan Permanen di Jalur Sumatera-Aceh

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengambil langkah yang tidak biasa dalam menangani infrastruktur pascabencana. Ia memutuskan untuk langsung membangun jembatan permanen di jalur strategis yang menghubungkan Sumatera dengan Aceh. Keputusan ini diambil tanpa menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai sepenuhnya.

Menurut Dody, infrastruktur darurat yang biasanya dibangun saat tanggap darurat bencana hanya bersifat sementara. Jembatan darurat seperti itu memiliki kapasitas yang terbatas. Hal ini menjadi pertimbangan utama karena jalur tersebut sangat penting untuk distribusi logistik nasional. Jalur ini digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM), semen, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

"Pada saat tanggap darurat, yang kita bangun itu kan bersifat darurat, sementara waktu. Kemudian, misalnya, jembatan darurat yang kita bangun itu tidak akan bertahan lama karena yang melintas merupakan kendaraan besar, meskipun sudah kita batasi maksimal 20 ton. Jadi tidak mungkin (dibatasi)," kata Dody dalam keterangannya pada Minggu, 21 Juni 2026.

Ia menambahkan, "Belum lagi ini merupakan jalur lintas Medan-Aceh, ada angkutan BBM, logistik, semen, dan lain-lain. Jadi kemudian saya memberanikan diri, walaupun sebetulnya waktu itu belum boleh. Seharusnya saya masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi langsung membangun jembatan permanennya."

Pernyataan ini disampaikan Dody dalam acara InfraTalk di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat, 19 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa pekerjaan fisik di lapangan sudah berjalan. Dengan begitu, kebutuhan anggaran untuk proyek tersebut bisa terserap lebih cepat. Meskipun demikian, pembayaran kepada pelaksana pekerjaan tetap harus mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi karena di PU ini banyak pekerjaan yang sudah bersifat permanen, sehingga penyerapan anggarannya bisa berlangsung lebih cepat," ujar Dody.

Selain pembangunan infrastruktur permanen, Kementerian PU juga terus menjalankan program padat karya di wilayah yang terdampak bencana di Sumatera. Program ini fokus pada pembersihan lumpur di berbagai lokasi.

"Untuk padat karya di Sumatra itu masih terus berlangsung, terutama untuk pembersihan lumpur. Jadi itu di Ditjen Cipta Karya. Kan masih banyak lumpur, terutama di daerah Aceh Tamiang. Semua lokasi akan kita bersihkan dari lumpur," ungkapnya.

Hingga Juni 2026, Kementerian PU telah menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah hunian sebanyak 1.544 unit. Angka ini sekitar 83 persen dari total target 1.866 unit di 18 lokasi. Sementara itu, pembersihan fasilitas umum, kawasan permukiman, serta relokasi puskesmas telah mencapai progres 100 persen.

Di sektor sumber daya air, pemerintah telah menangani dua embung yang terdampak bencana. Mereka juga memperbaiki 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selain itu, sebanyak 70 sumur bor dangkal telah dibangun. Di bidang konektivitas, sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan yang terdampak telah ditangani. Pada sektor sanitasi dan persampahan, sebanyak 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) telah selesai ditangani.

Komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabencana ini juga didukung oleh anggaran yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp100,1 triliun untuk periode tiga tahun. Dana ini digunakan untuk berbagai program pemulihan di daerah yang terkena bencana.