Menteri Purbaya: MBG Tak Harus Dinilai Buruk, Perbaiki

Di kantor Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak publik agar tidak menilai buruk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sedang memperbaiki pengelolaan MBG, khususnya alokasi anggaran.

“Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi, Presiden (Prabowo) sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” kata Purbaya pada konferensi pers APBN KiTA yang diselenggarakan pada 19 Mei 2026.

Menteri tersebut menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap masukan terkait MBG. Ia menambahkan, “Jadi bukan immune terhadap masukan, Bapak kita itu, Pak Presiden sedang menghitung gimana yang terbaik tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah.”

Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan pagu anggaran MBG untuk tahun 2026 sebesar Rp 268 triliun. Purbaya menyebutkan bahwa meski masih dalam proses penghitungan, ada potensi peningkatan efisiensi. Ia berkata, “Yang terakhir Rp 268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung.”

Sejauh ini, realisasi MBG telah mencapai Rp 75 triliun, setara 22,4 % dari APBN sebesar Rp 335 triliun. Dana tersebut sudah disalurkan kepada 61,96 juta penerima dan 27.295 SPPG. Purbaya menegaskan, “Realisasi MBG sudah mencapai Rp 75 triliun, itu 22,4% dari APBN yang sebesar Rp 335 triliun. Tapi nanti ada penghematan‑penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Pak Presiden, sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efektif dan efisien. Anggaran sekarang berapa? Rp 268 triliun, tapi nanti ada penghematan lebih lanjut.”

Anggaran Rp 335 triliun berasal dari Dana Standby BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), yang diambil sebagai cadangan sebesar Rp 67 triliun. Sebanyak 93 % dari total alokasi APBN sebesar Rp 268 triliun yang dikelola BGN dialokasikan untuk MBG.

Program MBG, yang memberikan sarapan sehat kepada siswa di seluruh negeri, terus mengalami penyesuaian agar dapat memaksimalkan manfaat bagi penerimanya. Dengan perbaikan manajemen dan potensi penghematan, pemerintah berharap program ini dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.