Menteri Sebut Insiden Warteg Didatangi Pajak karena Salah Administrasi

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman angkat bicara soal warung tegal (warteg) yang didatangi petugas pajak. Menurutnya, kejadian itu murni karena kesalahan administrasi. Bukan karena warteg dianggap wajib bayar pajak.

Maman menyebut ada jutaan warung kecil tersebar di seluruh Indonesia. Ia menilai tidak masuk akal jika petugas pajak mendatangi satu per satu warung tersebut. "Itu ada kok, kok tiba-tiba warteg didatangi petugas pajak gitu ya? Misalnya ya ada warung-warung kecil. Ada jutaan warung-warung kecil di tanah air kita. Apakah jutaan warung-warung itu didatangi petugas pajak? Enggak kan," ujar Maman saat konferensi pers di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, pada Rabu, 04 November 2026.

Ia menduga ada kekeliruan administrasi di balik insiden itu. Maman menegaskan, warteg tidak dikenakan pajak karena omzetnya masih di bawah Rp 500 juta per tahun. "Saya ingin sampaikan itu mungkin lebih kepada miss, kesalahan administrasi. Jadi tapi secara aturan clear," imbuhnya.

Aturan yang dimaksud Maman jelas. Pelaku usaha skala mikro dengan omzet maksimal Rp 500 juta per tahun—atau sekitar Rp 40 juta per bulan—tidak dikenakan pajak. Aturan ini berlaku merata di seluruh Indonesia. "Tukang pijet masuk nggak segitu angkanya? Lewat nggak dari Rp 500 juta pendapatannya setahun? Nggak. Pangkas rambut? Kira-kira dapet? Nggak. Warteg? Masuk nggak? Nggak. Jadi maksud saya jangan juga kita salah tafsirkan," jelasnya.

Pernyataan Maman ini sekaligus meluruskan kekhawatiran publik. Banyak yang mengira warteg tiba-tiba menjadi sasaran pajak. Padahal, aturan yang ada justru melindungi usaha mikro dari kewajiban pajak penghasilan selama omzet mereka belum tembus batas Rp 500 juta setahun.