Menteri UMKM Bakal Audit Besar-besaran Program KUR
Gambar atau konten salah?
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, berencana melakukan evaluasi besar-besaran terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuannya jelas: memperbaiki transparansi. Program yang selama ini menjadi andalan pemerintah ini dinilai perlu penyesuaian.
Maman menyebut, salah satu fokus utamanya adalah memastikan sistem penyaluran KUR bisa terintegrasi lebih cepat ke dalam platform Sapa UMKM. "Saya akan lakukan audit, monitoring, evaluasi secara besar-besaran terhadap implementasi sistem program KUR kita. Jadi saya akan pastikan percepatan integrasi sistem ke dalam Sapa UMKM," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, pada Rabu, 04 November 2026.
Pernyataan itu bukan sekadar wacana. Maman menegaskan, bank-bank penyalur yang tidak mau ikut serta dalam integrasi sistem akan dipertanyakan komitmennya. "Jadi kalau misalnya bank-bank itu ada yang tidak bersedia, berarti kita pertanyakan tuh. Ada sesuatu tuh berarti itu," imbuhnya. Langkah ini dianggap penting karena pemerintah harus terus meningkatkan kualitas penyaluran program-program yang dipercayakan ke Kementerian UMKM.
Di sisi lain, Maman juga mengungkapkan capaian yang cukup menggembirakan. Penyaluran KUR ke sektor produksi sudah menembus 65 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp300 triliun. Angka ini melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya yang biasanya hanya berkisar di 57 persen. Artinya, ada pergeseran positif ke arah yang lebih produktif.
Evaluasi besar-besaran ini digencarkan menjelang akhir tahun. Tujuannya, agar pelaksanaan program pada 2027 bisa berjalan lebih baik, lebih transparan, dan tepat sasaran. Semua itu akan diupayakan melalui integrasi sistem Sapa UMKM. "Kita berharap dalam setiap tahun, ini kan menjelang akhir tahun kita ingin evaluasi besar-besaran agar tahun 2027 itu bisa lebih baik lagi. Itu spirit dan semangatnya kita. Salah satunya apa? Transparansi," jelas Maman.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah serius memperbaiki tata kelola KUR. Dengan integrasi sistem, diharapkan tidak ada lagi celah untuk penyimpangan. Semua data dan proses penyaluran bisa dipantau secara lebih terbuka. Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal kepercayaan publik terhadap program yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
IHSG Dibuka Melemah, Anjlok 1,57 Persen ke 4.827
BRI Buka Galeri E-Channel di JPM Dukuh Atas untuk Komuter
Kemenkeu Tolak Jadi Pemegang Saham BEI
Pandu Sjahrir Lepas Saham Supra Sekuritas Sejak Juni
OJK Paksa Pengembalian Dana Rp5 Miliar Kasus Manipulasi Saham
LPS: 14 BPR Tutup Akibat Tata Kelola Buruk
