MSCI Ancam Turunkan Status, BEI Gaet FTSE Russell

Jakarta – Meskipun sudah memberikan penilaian akhir, MSCI (Morgan Stanley Capital International), penyedia indeks pasar saham global, tetap berencana menurunkan status pasar modal Indonesia ke level terendah, yaitu standalone market. Menghadapi situasi ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama pemerintah berupaya keras untuk mengubah rencana tersebut.

Di tengah tekanan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa MSCI bukan satu-satunya lembaga pemeringkat yang penilaiannya harus dijadikan acuan. "Tentu MSCI itu salah satu rating, tetapi bukan satu-satunya. Jadi, kita ada rating yang lain, apakah itu FTSE, ada Russell dan yang lain yang tentu hasilnya berbeda," ujar Airlangga di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan turun kasta dari Emerging Market ke Standalone. Ia merujuk pada berbagai upaya yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti membuka informasi kepemilikan saham dan menaikkan Free Float hingga angka 15 persen.

Sejalan dengan pernyataan Airlangga bahwa MSCI bukan satu-satunya lembaga yang perlu diperhatikan, Indonesia mulai menjajaki kerja sama dengan lembaga penyedia indeks saham global lainnya, FTSE Russell. Dalam dialog daring pada Jumat, 23 Oktober 2026, Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, berbicara dengan perwakilan FTSE Russell. Hasilnya, FTSE Russell mempertahankan status pasar modal Indonesia di level Secondary Emerging Market.

Jeffrey menjelaskan perkembangan reformasi pasar modal yang telah dijalankan. Reformasi ini mencakup tiga aspek utama: transparansi, likuiditas, dan pengawasan (surveillance). "FTSE menyampaikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan di pasar modal Indonesia," ungkap Jeffrey dalam konferensi pers di Main Hall BEI, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan upaya lain untuk menjaga kepercayaan investor global terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Indonesia untuk menyusun dan menentukan pemeringkatan pasar modalnya secara mandiri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik gagasan tersebut dan berjanji akan berkoordinasi lebih lanjut. "Untuk hal yang spesifik seperti yang ditanyakan, nanti pada waktunya kami akan koordinasi lebih lanjut ya," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, pada Senin, 26 Oktober 2026.

Pertanyaan besarnya, sejauh mana hasil penilaian mandiri Indonesia ini nantinya bisa diterima oleh investor asing?

Beralih ke berita lain, sebuah penggerebekan gudang penyimpanan narkoba yang berkedok tempat pengolahan pinang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menyita ribuan butir ekstasi dan vape berisi kandungan narkoba. Dalam operasi ini, polisi juga mengamankan bandar sekaligus pengelola gudang berinisial PS (34).

Masih dari daerah, kali ini dari Solo. Sengketa utang sewa Stadion Manahan oleh Persis Solo memanas. Komisi IV DPRD Kota Solo memanggil manajemen Persis Solo untuk meminta pelunasan tunggakan sewa stadion yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Suasana rapat sempat memanas ketika anggota Komisi IV, Roro Indradi Sarwo Indah, menggebrak meja sebagai bentuk kekecewaan. Pasalnya, pihak Laskar Sambernyawa yang hadir hanya perwakilan sekretariat yang dinilai tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memberikan kepastian waktu pembayaran.

Dari rangkaian berita ini, terlihat bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan di pasar modal global, namun juga aktif mencari alternatif dan melakukan reformasi. Sementara itu, di tingkat daerah, kasus-kasus seperti penggerebekan narkoba dan sengketa utang menunjukkan dinamika penegakan hukum dan tata kelola yang terus berjalan.