Nganjuk Dapat WTP Ke-9: Keuangan Terbuka & Akuntabel

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diberikan kepada Kabupaten Nganjuk, menandai ke-9 predikat berturut‑turut. Pemeriksaan keuangan daerah ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di kabupaten tetap terjaga, bahkan mengalami peningkatan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 diserahkan kepada Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dan Ketua DPRD Tatit Heru Tjahjono di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur pada 29 Mei 2026.

Predikat WTP ke-9 menegaskan bahwa kabupaten menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini menandai bahwa pengelolaan keuangan daerah masih berada di jalur yang benar.

Ketua DPRD, Tatit Heru Tjahjono, menyatakan: "predikat ini adalah sertifikat kepercayaan tertinggi di mata masyarakat maupun investor. Di mana uang rakyat dikelola secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan." Ia menekankan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam fungsi pengawasan serta penyusunan anggaran, yang menjadi kunci utama pencapaian ini.

Menurut Tatit, prestasi ini harus menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan di segala sektor, demi kesejahteraan masyarakat Nganjuk. Ia menambahkan: "Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam fungsi pengawasan serta penyusunan anggaran menjadi kunci utama terciptanya pencapaian ini."

Bupati Marhaen Djumadi bersyukur atas WTP ke-9 ini. Ia mengatakan: "Keberhasilan ini merupakan wujud sinergi yang sehat antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan." Marhaen juga menyoroti kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola keuangan daerah secara tertib dan bertanggung jawab.

Ia menutup dengan: "Predikat WTP bukan sekadar penghargaan, tetapi merupakan bentuk pengakuan atas komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih."

WTP ke-9 menegaskan konsistensi pengelolaan keuangan daerah, menandai kepercayaan publik dan investor, serta memberi landasan bagi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di Nganjuk.