OJK Beberkan Rencana Demutualisasi BEI

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, membeberkan rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Gagasan ini sebelumnya disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di hadapan DPR RI.

Menurut Kiki, demutualisasi akan memberi bursa ruang yang lebih leluasa. Tujuannya, antara lain, untuk menaikkan efisiensi operasional. Selain itu, proses ini juga dipakai untuk meninjau ulang struktur kelembagaan, mekanisme kerja, kondisi keuangan, hingga infrastruktur perdagangan secara menyeluruh.

"Dengan demutualisasi ini, Bursa Efek diharapkan punya ruang yang lebih luas tentunya, salah satu misalnya untuk meningkatkan efisiensi operasional, kemudian juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap struktur kelembagaan juga mekanisme operasionalnya, kondisi keuangan, infrastruktur perdagangan, dan berbagai infrastruktur pendukung," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Ia menegaskan, independensi bursa tetap menjadi perhatian utama selama proses demutualisasi. Termasuk jika nantinya saham bursa dimiliki oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"Dalam pelaksanaan demutualisasi ini, termasuk apabila saham bursa efek dimiliki oleh pihak lain seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara seperti yang disebut di dalam undang-undang, tentunya satu hal yang juga menjadi concern kita semua adalah independensi bursa efek akan tetap menjadi prinsip yang harus kita jaga bersama," tegas dia.

Kiki juga memastikan demutualisasi tidak akan mengurangi kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi bursa. OJK tetap menjalankan fungsi pengawasan secara penuh. Tujuannya, memastikan pasar modal berjalan transparan dan akuntabel.

"Perlu kami tegaskan bahwa demutualisasi tidak mengurangi kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi bursa efek. OJK akan tetap melaksanakan fungsi pengaturan pengawasan secara penuh untuk memastikan pasar modal Indonesia berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga perundang-undangan berlaku," tuturnya.

Ia menambahkan, hal ini tetap mengedepankan stabilitas dan integritas pasar. Satu hal yang sangat penting, menurutnya, adalah perlindungan kepada investor. Terutama investor ritel dan investor minoritas di pasar modal Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan melanjutkan reformasi pasar modal lewat demutualisasi bursa. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan membawa pasar modal Indonesia menuju standar dunia.

"Demutualisasi akan bawa pasar modal Indonesia ke standar dunia, dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia," kata Prabowo.

Prabowo menilai pasar modal yang berkembang dengan baik penting untuk membuka akses pendanaan bagi perusahaan rintisan dan pelaku usaha nasional. Tujuannya, agar mereka bisa meningkatkan modal serta memperbesar skala bisnisnya.

Demutualisasi pada dasarnya mengubah struktur kepemilikan bursa dari model koperasi yang dimiliki anggota menjadi perusahaan yang sahamnya bisa diperdagangkan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing bursa di tingkat global.