Pabrik Sepatu Tutup, 1.100 Karyawan Kena PHK

Pabrik sepatu milik pengusaha asal Korea Selatan, PT Parkland World Indonesia (PWI), yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Banten, resmi ditutup. Penutupan ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seluruh karyawan, yang jumlahnya mencapai 1.100 orang.

Rully Chaeruliyanto, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lebak, mengatakan PHK terakhir dilakukan pada 23 Oktober 2026. Penyebabnya, kontrak sewa gedung pabrik telah habis dan tidak diperpanjang. Informasi dari pihak manajemen menyebutkan, perusahaan pabrik sepatu ini berencana untuk kembali beroperasi di daerah lain.

Proses PHK tidak terjadi secara mendadak. Perusahaan sudah mulai merumahkan karyawan secara bertahap sejak akhir 2025. Sebelum gelombang PHK terakhir, sekitar 900 karyawan sudah lebih dulu dirumahkan. Kini, pemerintah daerah setempat berupaya keras agar Lebak kembali menjadi daerah yang menarik bagi investasi. Harapannya, dengan adanya investasi baru, bisa menyerap kembali tenaga kerja hingga ribuan orang.

Meskipun terjadi PHK besar-besaran, Rully mengapresiasi PT PWI. Menurutnya, perusahaan dinilai tuntas dalam menyelesaikan hak-hak karyawan yang terkena PHK. "Kami mengapresiasi PT PWI dapat menyelesaikan hak-hak karyawan yang terkena PHK hingga tuntas dan tidak ada masalah," ujarnya.

Salah satu karyawan yang terkena dampak adalah Widi. Ia di-PHK pada tahun 2025. Uang pesangon dari perusahaan tidak dibiarkan begitu saja. Widi memilih untuk mengembangkan usaha sendiri. Kini, ia menekuni bisnis barang bekas atau rongsokan. Usaha ini dijalaninya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. "Kami di PHK tahun 2025 dan uang pesangon dari perusahaan pabrik sepatu digunakan modal untuk usaha menampung barang bekas dan kini masih bertahan," imbuhnya.

Penutupan pabrik ini menjadi catatan tersendiri bagi iklim investasi di Lebak. Di satu sisi, ada kepastian hak pekerja yang terpenuhi. Di sisi lain, hilangnya ribuan lapangan kerja menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat setempat.