Pajak Baru Tunggu Konsistensi Ekonomi 6%

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah berpotensi memberlakukan pajak baru pada tahun depan. Namun, keputusan ini tidak akan diambil secara terburu-buru. Ada dua hal utama yang akan menjadi pertimbangan: bagaimana pertumbuhan ekonomi berjalan, dan bagaimana kondisi daya beli masyarakat saat itu.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu singkat belum cukup menjadi alasan untuk memungut pajak baru. "Kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya kalau baru satu triwulan belum mungkin. Tapi ruang itu jadi terbuka lebar," ujarnya pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Peluang untuk mengenakan pajak baru baru akan dipertimbangkan secara serius jika ekonomi mampu tumbuh 6% secara berturut-turut. Artinya, dibutuhkan konsistensi selama beberapa triwulan. Purbaya menekankan bahwa faktor lain juga ikut diperhitungkan, terutama daya beli masyarakat.

"Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Misalnya kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%. Triwulan pertama bisa 6% lagi, atau lebih tinggi lagi. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru," jelasnya.

Sebagai gambaran, dalam tiga triwulan terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di atas 5%. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan mencapai 5,61%. Angka tersebut kemudian sedikit menurun menjadi 5,29% pada triwulan II 2026. Menurut Purbaya, kinerja ini tidak lepas dari sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan yang berjalan dengan baik.

Purbaya menyatakan optimismenya bahwa ekonomi Indonesia bisa menyentuh angka 6% pada tahun depan. "Ke depan kita akan semester II tahun ini kita akan pastikan itu akan lebih bagus lagi sehingga kita bisa tumbuh mendekati 6% pada akhir tahun 2026 ini. Untuk 2027, kita perkirakan ekonomi juga bisa tumbuh sekitar 6% plus minus sedikit," katanya.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa pemerintah tidak serta-merta menerapkan pajak baru begitu pertumbuhan ekonomi membaik. Ada proses observasi berkelanjutan yang harus dilalui, termasuk memastikan bahwa masyarakat memiliki daya beli yang cukup. Dengan kata lain, pajak baru bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak, melainkan melalui pertimbangan matang terhadap berbagai indikator ekonomi.