Pajak Makanan Jepang Dipangkas ke 1%

Pemerintah Jepang memutuskan untuk memangkas pajak konsumsi makanan dari 8% menjadi hanya 1%. Kebijakan ini akan berlaku selama dua tahun, dimulai pada April 2027. Keputusan itu diambil dalam rapat kabinet luar biasa pada Rabu.

Tarif pajak 1% ini bukan satu-satunya perubahan. Pemerintah juga akan memberikan manfaat tambahan. Tujuannya, beban pajak bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bisa menjadi 0% secara efektif.

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyatakan optimisme. Ia yakin pemerintah bisa menyediakan anggaran yang dibutuhkan. "Kami akan melakukan peninjauan dari nol terhadap seluruh rekening khusus, dana pemerintah, dan berbagai pos lainnya. Saya yakin kami dapat menyediakan anggaran yang dibutuhkan melalui reformasi tersebut," ujar Takaichi, Jumat (7 Agustus 2026).

Pemerintah berjanji tidak akan menggunakan obligasi untuk menutup defisit anggaran. Semua pos belanja dan sumber penerimaan negara akan ditinjau ulang. Keputusan final soal sumber pendanaan baru akan ditetapkan saat penyusunan anggaran tahun fiskal 2027.

Namun, kebijakan ini menuai respons beragam. Ketua Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) Tsutsui Yoshinobu mengingatkan soal dampaknya pada dana jaminan sosial. "Saya rasa pemerintah harus menjelaskan sumber pendapatan penggantinya. Saya juga menilai sangat penting agar kebijakan ini benar-benar berakhir setelah dua tahun, seperti yang telah dijanjikan pemerintah," kata Yoshinobu.

Pemerintah berencana mengajukan rancangan undang-undang reformasi perpajakan dalam sidang luar biasa parlemen. Sidang itu diperkirakan berlangsung pada musim gugur.

Reaksi dari industri makanan terbelah. Pajak untuk makanan takeout atau dibawa pulang akan turun dari 8% menjadi 1%. Sementara itu, pajak untuk makanan yang dimakan di tempat (dine-in) tetap 10%.

Seorang pegawai toko makanan takeout di Tokyo menyambut baik kebijakan ini. "Karena harga sekarang lebih mahal, pelanggan tampaknya mulai mengurangi pembelian. Saya berharap tarif pajak 1% bisa mendorong mereka kembali berbelanja lebih banyak," ujarnya.

Di sisi lain, pemilik restoran yakitori yang menyediakan tempat makan justru khawatir. Ia takut pajak yang lebih rendah untuk takeout akan membuat pelanggan enggan makan di restoran. "Sebagian pelanggan mungkin akan menganggap membeli makanan untuk dibawa pulang lebih menguntungkan. Itu bisa mengurangi jumlah pelanggan yang makan di sini. Kami harus memikirkan cara untuk menghadapi potensi penurunan tersebut," katanya.

Para pelaku usaha restoran kini terus mempertimbangkan langkah selanjutnya. Mereka harus menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan pajak sambil tetap melayani pelanggan.

Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah Jepang untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga. Namun, perbedaan tarif pajak antara takeout dan dine-in berpotensi mengubah kebiasaan konsumen dan pola bisnis restoran. Ketidakpastian soal sumber pendanaan pengganti juga masih menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab pemerintah sebelum 2027.