Pansus Karangasem Dorong BPKAD Maksimalkan PAD Rp511 Miliar

Pansus Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan DPRD Karangasem mengajak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dewan menilai pentingnya langkah konkret agar PAD 2026 dapat mencapai target Rp 511 miliar.

“Kami tidak hanya melakukan pengawasan, tapi ikut terlibat dan bertanggung jawab agar pendapatan bisa lebih dioptimalkan lagi,” kata Ketua Pansus, I Nengah Sumardi, saat mengunjungi BPKAD Karangasem pada Selasa, 14 April 2026.

Sumardi menilai masih banyak sumber pendapatan alternatif yang belum digarap secara maksimal. Ia meminta BPKAD terus menggali potensi pajak baru demi menambah PAD Karangasem.

Selama ini, sektor penyumbang PAD tertinggi di Karangasem adalah pajak mineral bukan logam dan bebatuan (MBLB). Ada pula pajak barang jasa tertentu (BJT) yang mencakup pajak hotel, restoran, dan hiburan.

Kepala BPKAD Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, mengatakan realisasi PAD Karangasem hingga saat ini telah mencapai Rp 133,7 miliar atau sekitar 26,1 % dari total target PAD 2026. Ia menyebut sudah berupaya mengoptimalkan beberapa sektor pajak serta menambah wajib pajak baru.

“Hingga saat ini sudah ada sekitar 649 wajib pajak baru, di mana sebanyak 266 di antaranya dari sektor perhotelan. Sektor inilah yang akan kami optimalkan lagi ke depannya,” ucap Siki Ngurah.

Dengan target PAD 2026 yang ambisius, upaya pengembangan pajak mineral, BJT, dan penambahan wajib pajak perhotelan menjadi fokus utama. Peningkatan kontribusi sektor pajak ini diharapkan dapat menggeser realisasi PAD menuju target yang ditetapkan.