PDIP Sebut PSI Cari Pansos Elektoral, Rakyat Sudah Bosan

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai langkah PSI yang terus menyeret-nyeret nama partainya dalam berbagai pernyataan publik hanyalah akal-akalan. Menurutnya, itu murni gimik dan upaya mencari popularitas di panggung elektoral. Rakyat, kata Deddy, sudah muak dengan cara-cara seperti itu.

Pernyataan ini keluar sebagai jawaban atas komentar Ketua DPP PSI, Bestari Barus. Bestari sebelumnya heran kenapa PDIP masih terus mengomentari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), meskipun Jokowi sudah bukan kader PDIP lagi. Deddy pun membalas dengan sindiran. Ia mengatakan PSI tidak pernah terdengar vokal mengkritisi persoalan rakyat.

"Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI (kritisi isu rakyat), sibuk nyeret-nyeret PDI Perjuangan saja. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI," kata Deddy kepada wartawan pada Minggu, 05 Juli 2026.

Deddy menilai pernyataan-pernyataan yang dilontarkan PSI lebih sering bersifat sensasional. Ia menantikan kapan PSI bersuara soal isu-isu yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.

"Sudahlah rakyat juga tahu mereka cuma bikin sensasi buat pansos elektoral," ujarnya.

"Ditunggu suaranya soal tuntutan mahasiswa, kasus suap Bupati Kuansing dan soal-soal lain yang terkait dengan rakyat," sambungnya.

Politikus PDIP lainnya, Guntur Romli, ikut angkat bicara. Ia menanggapi pernyataan PSI yang mengklaim siap membuktikan kepada Jokowi bahwa Jawa Tengah akan menjadi kandang gajah. Guntur menilai PSI sebaiknya tidak bersikap terlalu sombong.

"PSI jangan terlalu sombong, Jokowi memaksakan keliling artinya PSI sangat lemah, kalau PSI kuat Jokowi pastinya cuma istirahat dan santai-santai saja. Safari politik itu juga pengalihan isu dari Sekjen PSI yang mengaku menerima duit dari Bupati Kuansing yang baru dikembalikan 10 hari kemudian," kata Guntur kepada wartawan pada Minggu, 05 Juli 2026.

Guntur juga menyoroti soal pengembalian uang oleh Sekjen PSI. Ia mempertanyakan mengapa butuh waktu sepuluh hari untuk mengembalikan uang tersebut. Menurutnya, hal itu tidak otomatis menghapus peristiwa pidana. Ia juga menyoroti kasus Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang rumahnya digeledah dan uang miliaran rupiah disita, namun hingga kini tidak ada perkembangan berarti.

"KPK harus jangan tebang pilih masa butuh 10 hari baru dikembalikan, itu tidak menggugurkan peristiwa pidana, juga terhadap Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang rumahnya sudah digeledah, duit miliaran disita tapi sampai saat ini aman-aman saja," imbuhnya.

Guntur juga menanggapi pernyataan PSI soal target politik di Jawa Tengah. Ia menganggap pernyataan itu tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, capaian PSI pada Pemilu 2024 belum menunjukkan kekuatan yang berarti.

"Itu bentuk kesombongan saja, bukan pernyataan yang perlu ditanggapi, apalagi dikhawatirkan, kalau PSI itu parpol nomor dua di 2024, terus bilang mau rebut kandang Banteng, itu lebih masuk akal," katanya.

"PSI 2024 aja gagal masuk parlemen, meski didukung penuh oleh Jokowi yang waktu itu masih presiden, dengan tagline PSI Partai Jokowi, pasang foto Jokowi di semua baliho, jadi presiden saja Jokowi gagal meloloskan PSI, apalagi tidak jadi presiden. PSI jangan sombong," imbuh dia.

Sebelumnya, Bestari Barus dari PSI mengaku heran dengan PDIP yang terus mengomentari Jokowi. Padahal, Jokowi sudah bukan kader PDIP lagi. Bestari menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang meminta Jokowi membawa ijazah saat safari politik.

"Iya, harap maklum saja. Saya juga heran gitu. Kenapa para anggota DPR RI PDIP ini lebih senang mengomentari PSI dan Pak Jokowi ketimbang bekerja untuk rakyat, gitu. Dan berapa anggota dewan tuh Hugua, Deddy Sitorus. Apa di PDIP tuh enggak ada kerjaan lain apa ya?" kata Bestari kepada wartawan pada Sabtu, 04 Juli 2026.

Ketegangan antara kedua partai ini terus memanas. PDIP menilai PSI hanya mencari sensasi. PSI sebaliknya menganggap PDIP tidak punya pekerjaan lain selain mengomentari Jokowi. Keduanya saling lempar sindiran di tengah hiruk-pikuk politik menjelang pemilu.

Dari rangkaian pernyataan yang saling berbalas, terlihat jelas bahwa hubungan PDIP dan PSI sedang tidak baik. Kedua partai saling meragukan kapasitas dan kredibilitas satu sama lain. PDIP mempertanyakan rekam jejak PSI dalam memperjuangkan isu rakyat, sementara PSI mempertanyakan fokus kerja kader PDIP di parlemen.