Pemerintah Atur WFH Satu Hari Pekan untuk Hemat Energi

Pemerintah Indonesia menyiapkan skema kerja fleksibel berupa work from home (WFH) satu hari setiap pekan untuk menghemat energi. Kebijakan ini ditujukan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga diimbau kepada sektor swasta.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menyatakan bahwa pemberlakuan WFH di sektor swasta lebih baik diserahkan kepada internal masing-masing perusahaan. Ia menekankan bahwa skema kerja berbeda-beda sesuai kebutuhan operasi dan karakteristik sektornya.

"Dunia usaha memandang bahwa pengaturan pola kerja seperti ini sebaiknya diserahkan pada desain dan kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektornya,"

Shinta mengungkapkan hal ini pada Senin, 30 Maret 2026.

"Dia menegaskan WFH tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor. Banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik."

"Shinta tak menutup kemungkinan ada juga sektor-sektor yang mungkin lebih fleksibel untuk menerapkan WFH, misalnya sektor teknologi informasi hingga profesi kreatif."

"Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak,"

"Apindo, kata Shinta, menekankan dunia usaha memahami dinamika global saat ini memang dapat berdampak pada peningkatan biaya energi dan logistik dalam negeri, sehingga berbagai kebijakan maupun langkah efisiensi yang dipertimbangkan pemerintah tentu perlu menjadi perhatian bersama."

"Dunia usaha tentunya akan mencermati upaya-upaya yang akan diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mengelola harga BBM agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat."

"Kami memandang penting adanya kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi dengan para pelaku usaha. Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan penghematan energi, tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak,"

Dengan skema WFH satu hari seminggu, pemerintah berharap dapat menurunkan konsumsi energi di kantor. Sementara itu, dunia usaha menilai pentingnya kebijakan fleksibel yang disesuaikan dengan karakter sektor, agar tidak mengganggu operasional dan distribusi barang. Kebijakan ini akan diikuti dengan diskusi lebih lanjut antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan penghematan energi tidak menimbulkan gangguan ekonomi.