Pemerintah Jamin Kredit Kopdes Merah Putih Tak Risiko ke Bank BUMN

Pemerintah memastikan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan memberikan risiko atau membebani bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara. Setiap gerai Kopdes Merah Putih bisa mendapatkan modal berupa pinjaman hingga Rp 3 miliar.

Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan hal ini di Gedung DPR pada Selasa, 18 Agustus 2026. Menurutnya, kekhawatiran bahwa bank Himbara akan terdampak negatif tidak berdasar. Sebab, setiap kredit yang disalurkan oleh Himbara untuk Kopdes Merah Putih sudah memiliki jaminan dari pemerintah.

"Jadi, banyak yang bilang nanti Himbara akan terdampak. Nggak ada hubungannya, karena Himbara memegang jaminan," ujar Dony. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa jaminan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Keuangan. Jadi, anggapan bahwa Himbara bisa gagal bayar atau default akibat program ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

"Jangan nanti di golong-golongan ini berbahaya, Himbara akan default, ya nggak mungkin. Waktu kita memberikan kredit, ya, itu memang kredit itu dijamin oleh Menteri Keuangan," tegas Dony.

Dony juga menekankan bahwa program pembiayaan Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dengan statusnya sebagai program pemerintah, masyarakat tidak perlu memandangnya sebagai pembiayaan yang berbahaya bagi kondisi bank BUMN.

"Jadi, buat Himbara, supaya teman-teman yang di luar juga memahami, tidak ada resikonya buat Himbara, karena Himbara memegang jaminan tertulis bahwa itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi, harus clear. Bahwa ini kan program pemerintah, jadi tidak perlu kita dikotomi-dikotomi," terang Dony.

Program Kopdes Merah Putih ini dirancang untuk memperkuat ekonomi di tingkat desa. Dengan adanya jaminan dari pemerintah, bank Himbara bisa menyalurkan kredit tanpa khawatir akan risiko gagal bayar. Ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pedesaan, sekaligus memastikan bahwa badan usaha milik negara tetap aman secara finansial.