Pemerintah Kajian Kompor Listrik untuk Kurangi Impor Energi
Gambar atau konten salah?
Pemerintah sedang meninjau penggunaan kompor listrik sebagai langkah untuk mengurangi impor energi, terutama gas LPG. Proses ini melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama dengan berbagai perguruan tinggi. Brian Yuliarto, dari Kemendikti, menyampaikan bahwa kajian ini merupakan instruksi langsung dari Presiden untuk mencari cara efisiensi di tengah harga minyak dunia yang tinggi.
"Iya, kompor listrik termasuk yang diminta untuk kita kaji," ungkap Brian di Kompleks Istana Kepresidenan pada 19 Maret 2026.
Pemerintah mendorong percepatan program elektrifikasi, yang mencakup kendaraan listrik, pembangkit listrik non-diesel, hingga penggunaan kompor listrik di rumah tangga. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor, baik BBM maupun gas LPG. "Bagaimana strategi implementasi itu bisa dilakukan segera, karena ini krisis juga datangnya segera," tambahnya.
Brian menjelaskan bahwa kajian melibatkan banyak kampus, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, serta pakar dan guru besar sesuai dengan bidang keahlian mereka. Hasil kajian ini ditargetkan akan selesai dalam waktu dekat. "Mungkin dalam waktu cepat kita bisa rekomendasikan. April lah," katanya.
Selain kompor listrik, pemerintah juga mempertimbangkan percepatan penggunaan kendaraan listrik dan penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke sumber energi baru terbarukan seperti PLTS. Ia menyebutkan bahwa potensi penghematan dari langkah ini cukup besar. Untuk penggantian PLTD saja, penghematan dari sisi BBM diperkirakan mencapai Rp 25 triliun. Sementara itu, tambahan dari kendaraan listrik dan kompor listrik juga dinilai signifikan. "Belum lagi kalau motor listrik dan kompor listrik ini diganti, itu juga sangat besar," tambah Brian.
Inisiatif ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mencari alternatif energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat segera diimplementasikan untuk mengatasi krisis energi yang ada.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
