Pemerintah Siapkan Rekening Gratis Rp50 Ribu untuk 25 Juta Warga

Pemerintah berencana meluncurkan program rekening gratis dalam dua bulan ke depan. Sasaran utamanya adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Nantinya, setiap rekening akan langsung diisi saldo awal sebesar Rp 50 ribu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal ini di kantornya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 05 November 2026. Ia mengatakan saat ini pemerintah masih terus mematangkan persiapan. Beberapa hal yang sedang digarap adalah harmonisasi aturan dan pendataan calon penerima.

"Rekening gratis masih dalam pematangan, dalam dua bulan ini akan direalisasikan," ujar Airlangga.

Program ini menyasar 25,16 juta orang dewasa yang belum memiliki rekening bank sama sekali. Angka itu turun drastis dari target awal yang sempat disebut-sebut mencapai 76,8 juta jiwa. Perubahan ini terjadi setelah pemerintah melakukan verifikasi ulang data penerima.

"Stimulus di akhir tahun salah satunya adalah pembukaan rekening baru dengan saldo awal Rp 50 ribu, targetnya 25,16 juta penduduk dewasa," katanya.

Anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah Rp 1,28 triliun. Jauh lebih kecil dari rencana awal yang mencapai Rp 3,84 triliun. Pengurangan anggaran ini terjadi karena jumlah penerima juga berkurang setelah dilakukan penyisiran data.

"Ya karena kita jumlahnya kan kita lihat dari umur 17 dan belum punya rekening kita crossing datanya," jelas Airlangga usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Penerima program kini hanya difokuskan pada 25 juta warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4. Artinya, mereka adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Usia mereka juga harus di atas 17 tahun.

"Setoran awal disiapkan Rp 50 ribu dan anggarannya Rp 1,28 triliun," ujar Airlangga.

Data warga yang berhak menerima rekening ini akan disiapkan oleh dua bank BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Mereka akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Data utama yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program ini pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Dengan memberikan saldo awal, pemerintah berharap masyarakat bisa langsung merasakan manfaat memiliki rekening dan terdorong untuk menabung.