Pencairan TKD Baru 82,4 Persen, Masih Ada Rp 128 Triliun Mengendap

Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) sudah mencapai Rp 599,2 triliun hingga September 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan angka ini setara dengan 82,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2026, yaitu sebesar Rp 727,2 triliun.

"Transfer ke daerah sampai dengan September telah ditransfer Rp 599,2 triliun. Ini adalah 82,4% dari APBN," ujar Suahasil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Oktober 2026.

Dari total dana yang sudah disalurkan tersebut, sebagian besar digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok daerah. Di antaranya untuk membayar gaji 5,3 juta aparatur sipil negara (ASN) daerah. Selain itu, dana ini juga membiayai iuran 1,14 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sumber dananya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Tidak berhenti di situ, TKD juga menopang kepesertaan 596 ribu pekerja dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Pembiayaan ini bersumber dari DBH CHT dan juga DBH sawit. Lebih jauh lagi, dana transfer tersebut turut digunakan untuk penyaluran dana desa, pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga berbagai kelompok penerima manfaat dan penerima bantuan langsung tunai (BLT).

"Dana transfer khusus dipakai untuk alokasi BOS, alokasi siswa kesetaraan, alokasi bantuan operasional PAUD, tunjangan guru, RSUD, pegawai daerah," jelas Suahasil.

Menariknya, pagu awal TKD sebenarnya ditetapkan sebesar Rp 693 triliun. Namun, angka ini mengalami kenaikan menjadi Rp 727 triliun. Perubahan tersebut dipicu oleh kebutuhan penanganan bencana alam dan tambahan alokasi untuk kebutuhan daerah lainnya. Sisa anggaran yang belum tersalur akan tetap dicairkan dan dikirim ke pemerintah daerah pada akhir tahun ini.

"Jadi, dari Rp 693 triliun naik ke Rp 727 triliun, nah 82,4% ini adalah terhadap 727 tersebut, sehingga masih akan ada transfer ke daerah lagi dalam bulan Oktober, November, dan Desember," terang Suahasil.

Dengan realisasi yang baru mencapai 82,4 persen, pemerintah masih memiliki ruang penyaluran sekitar Rp 128 triliun pada tiga bulan terakhir tahun ini. Penyerapan dana ini menjadi penanda bahwa pemerintah daerah masih akan menerima suntikan dana segar untuk menutup berbagai program prioritas hingga tutup tahun anggaran.