Pengurus PKB Pagar Alam Mau Mundur, Kritik Penunjukan DPC

Pagar Alam, 16 Juni 2026 – Beberapa pengurus dan kader PKB di Pagar Alam, Sumatera Selatan, mengancam akan mengundurkan diri. Mereka menilai penunjukan Ludi Oliansyah sebagai Ketua DPC PKB Kota Pagar Alam tidak mengikuti mekanisme yang diatur dalam AD/ART partai.

Protes ini muncul setelah Chandra Jaya, Sekretaris DPC PKB Kota Pagar Alam, mengkritik proses penunjukan ketua DPC. Ia mengatakan, “Kami mempertanyakan keputusan tersebut karena dianggap tidak melalui proses musyawarah cabang sebagaimana yang selama ini menjadi mekanisme organisasi.”

Menurut Chandra, penentuan kandidat ketua DPC seharusnya dibahas dalam musyawarah cabang, kemudian hasilnya diajukan ke tingkat wilayah dan pusat untuk mendapatkan persetujuan. Ia menambahkan, “Kami kecewa, aspirasi kami tidak terakomodasi dalam proses penentuan kepemimpinan partai di daerah.”

Ketua PAC Dempo Tengah, M Sa'an, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan siapa pun yang dipercaya memimpin DPC. Namun ia menekankan, “Kami berharap kepemimpinan partai di daerah diberikan kepada kader yang selama ini aktif dan memiliki kontribusi nyata bagi perkembangan partai.”

Di sisi lain, Ketua PAC Dempo Selatan, Darul Qutni, mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengatakan, “Kami pengurus yang selama ini bekerja membesarkan partai merasa perlu mendapatkan perhatian dalam setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk terkait penentuan pimpinan DPC.”

Darul Qutni juga menyinggung pencapaian PKB di Kota Pagar Alam, yang berhasil menempatkan tiga kadernya di DPRD. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pengurus dan kader di daerah.

Sejauh ini, sejumlah pengurus tingkat kecamatan dan pengurus DPC masih menunggu respons dari DPP PKB. Mereka menuntut evaluasi ulang atas penunjukan Ketua DPC, berharap pimpinan partai dapat membuka ruang dialog dan meninjau kembali keputusan yang menimbulkan polemik di internal partai.

Pengurus yang berencana mundur menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak memperhatikan aspirasi mereka. Mereka menilai proses penunjukan ketua DPC tidak melalui forum musyawarah cabang, yang biasanya menjadi mekanisme partai. Jika tidak ada evaluasi, beberapa kader bersedia mengundurkan diri.

Situasi ini menyoroti ketegangan internal PKB di Pagar Alam. Proses pemilihan ketua DPC yang tidak transparan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pengurus tingkat bawah. Pihak partai diharapkan segera menanggapi tuntutan evaluasi dan menegaskan kembali komitmen terhadap mekanisme demokratis.

Kesimpulannya, ketidakpuasan pengurus PKB di Pagar Alam terkait penunjukan Ketua DPC menandai konflik internal yang perlu diselesaikan melalui dialog terbuka. Tanpa evaluasi, risiko pengunduran diri kader dapat memperlemah struktur partai di daerah.