Pensiun ASN, TNI, Polri 2027: Cair Langsung ke Rekening

Pemerintah Indonesia tengah menyusun rencana besar untuk mengubah cara pembayaran uang pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Mulai tahun 2027, dana pensiun tidak lagi melalui birokrasi yang panjang. Langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening bank pribadi masing-masing pensiunan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa mekanisme serupa sebenarnya sudah berjalan. Untuk tunjangan profesi guru, misalnya. Kini giliran para pensiunan yang akan merasakan kemudahan itu. "Saya juga berharap bahwa bukan hanya PNS, TNI, Polri, penerima bantuan sosial, tapi juga para pensiunan. Pensiunan kita sekarang idealnya juga menurut saya dan kita akan desain untuk masukin 2027, menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya, langsung dari rekening kas umum negara," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 10 September 2026.

Ia menekankan satu hal. Data. Data penerima pensiun harus akurat. Harus mutakhir. Tanpa data yang benar, sistem ini tidak akan berjalan mulus. "Yang penting datanya, data pensiunannya yang penting itu data yang benar, data yang up to date, data yang paling mutakhir dan kita transfer langsung. Ditransfer langsung dari rekening kas umum negara," jelas Suahasil.

Langkah ini adalah bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara. Namanya mekanisme government to person (G2P) payment. Pemerintah membayar langsung ke masyarakat. Tidak perlu melalui rantai penyaluran yang berbelit-belit. Suahasil memberi contoh konkret: tunjangan profesi guru. Kini, guru-guru di daerah, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS, menerima uang tunjangan langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke rekening mereka. Mekanisme yang sama juga mulai diterapkan untuk bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Suahasil punya target lebih jauh. Ia berharap semua penerima bantuan sosial pada akhirnya memiliki rekening bank. Selama ini, masih banyak warga yang mengambil bantuan melalui Kantor Pos. "Kalau masih ada yang belum menerima lewat rekening, masih harus mengambil ke Kantor Pos ya idealnya kita bukakan rekening," terang Suahasil.

Dengan sistem baru ini, penyaluran uang pensiun diharapkan menjadi lebih tepat waktu. Jumlahnya pun sesuai hak penerima. Tidak ada lagi potongan atau keterlambatan yang tidak jelas. "Saya akan menuju melakukan ini, tapi juga untuk para pensiunan Indonesia sehingga menerima uang pensiunnya jadi jauh lebih tepat waktu, tepat jumlah, seperti halnya tunjangan profesi guru untuk guru daerah maupun yang non PNS," tutup Suahasil.

Perubahan ini memang tidak instan. Butuh persiapan data yang matang. Tapi arahnya jelas: pemerintah ingin memotong birokrasi dan memastikan uang pensiunan sampai ke tangan yang berhak, langsung, tanpa perantara. Ini adalah kelanjutan dari upaya digitalisasi sistem keuangan negara yang sudah dimulai dari sektor lain.