Perahu Darurat Menyeberangi Sungai Serayu, Warga Bergantung

Penutupan jembatan Serayu di Kabupaten Banyumas berlangsung selama 45 hari, mulai 15 Juni 2026 hingga 30 Juli 2026. Penutupan ini memaksa warga setempat untuk mencari alternatif menyeberangi Sungai Serayu. Perahu penyeberangan darurat menjadi solusi utama, sekaligus membuka peluang penghasilan bagi pekerja tambang pasir.

Setelah jembatan ditutup, dua perahu beroperasi secara bergantian. Mereka menyeberangi pemotor dari Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, menuju Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, dan sebaliknya. Rute ini menjadi jalur utama bagi warga yang harus menyeberang.

Perahu ini dimiliki oleh Tugiman, yang sekaligus mengelola depo pasir. Ia mulai mengoperasikan perahu pada 16 Juni 2026, setelah menyadari tingginya kebutuhan masyarakat. Karena banyaknya motor dan penumpang, ia memutuskan untuk mengoperasikan dua perahu sekaligus.

“Saya baru mengoperasikan perahu kemarin atau hari kedua. Karena memang banyak sekali aktivitas masyarakat, biar antreannya tidak lama dan menumpuk,” kata Tugiman saat ditemui di lokasi pada 17 Juni 2026.

Walaupun perahu beroperasi setiap hari, Tugiman tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah motor atau penumpang yang diangkut. Ia menyerahkan seluruh operasional kepada pekerja di lapangan. “Terus terang saya tidak tahu berapa motor atau berapa kali trip dari sana ke sini. Saya percayakan sama orang yang ngurus. Saya hanya menerima hasilnya saja dari aktivitas penyeberangan pakai perahu ini,” jelasnya.

Menurutnya, sistem pembagian hasil tidak dipatok secara ketat. Tugiman lebih menekankan kesejahteraan pekerja. “Saya tidak menargetkan harus dapat berapa. Dikasih sepantasnya saja. Yang penting pekerja jangan sampai terlantar. Mereka dibagi dua sift dan yang kerja di sini jangan sampai diabaikan,” ujarnya.

Perahu miliknya biasanya digunakan untuk aktivitas tambang pasir di Sungai Serayu. Namun sejak jembatan ditutup, sebagian besar armada dan pekerja dialihkan untuk melayani penyeberangan warga. “Sebenarnya saya punya lima perahu untuk pasir. Tapi kebanyakan sekarang ikut di sini. Banyak yang biasanya menggali pasir sementara tidak jalan dulu,” jelasnya.

Permintaan warga meningkat seiring berjalannya waktu. Tugiman mengaku belum berani menambah armada karena keterbatasan tenaga operator. “Memang semakin ramai. Saya sempat kepikiran tambah perahu, tapi tenaganya terbatas. Yang nyetir perahu harus punya keahlian khusus. Kalau belum ahli, takut terjadi sesuatu,” katanya.

Salah satu pekerja perahu, Guntar, biasanya bekerja di depo pasir. Namun sejak layanan penyeberangan darurat dibuka, ia memilih membantu operasional perahu. “Saya biasanya kerja di depo pasir. Tapi karena ada ini jadi sementara libur dulu. Pasir juga lagi sepi. Lagi pula kasihan masyarakat, jadi saya ikut kerja di perahu ini,” kata Guntar.

Tarif penyeberangan ditetapkan sebesar Rp 5.000 untuk satu sepeda motor dan satu penumpang. Jika berboncengan dua orang, tarifnya Rp 7.000. Guntar menjelaskan bahwa hasil operasional dibagi antara pemilik dan pekerja dengan skema sekitar 60:40. “Misal kalau dapat Rp 100 ribu pembagiannya kalau tidak salah 60:40,” ujarnya.

Operasional perahu berlangsung 24 jam dengan sekitar 12 pekerja yang dibagi dalam dua sift. “Dari kemarin saya kerja dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang dapat Rp 100 ribu. Teman saya juga sama. Tapi ini kan baru dua hari, jadi penghasilannya belum bisa dibilang memadai,” kata Guntar.

Setiap perahu mampu mengangkut sekitar 20 penumpang dan 10 hingga 12 sepeda motor dalam sekali perjalanan. Dengan kapasitas tersebut, muatan perahu diperkirakan tidak sampai empat ton. Menyeberang biasanya tidak memakan waktu lebih dari 10 menit. “Yang lama itu masuk-masukin motor ke perahu dan antreannya,” ujarnya.

Keberadaan perahu darurat sangat membantu warga, karena jalur alternatif yang tersedia cukup jauh. “Kalau harus mutar bisa sampai sekitar satu jam. Lewat Mandirancan jalannya sempit dan susah buat menyalip,” kata Guntar.

Selama penutupan jembatan, perahu-perahu darurat diperkirakan akan tetap menjadi tumpuan utama mobilitas warga yang hendak menyeberangi Sungai Serayu tanpa harus memutar jauh melalui jalur alternatif. Perahu ini tidak hanya menjawab kebutuhan transportasi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi para pekerja tambang pasir yang biasanya terpaksa menunda aktivitasnya.

Dengan sistem yang masih informal, para pelaku perahu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Mereka menyeberangi sungai secara terus-menerus, memastikan warga dapat mencapai tempat kerja, sekolah, dan fasilitas kesehatan tanpa hambatan. Perahu penyeberangan darurat ini menjadi contoh bagaimana komunitas dapat merespons perubahan infrastruktur secara cepat dan efektif.