Perlinsos Digital: Pemberdayaan Sosial Berbasis AI Nasional

Perlinsos Digital adalah sistem perlindungan sosial berbasis kecerdasan buatan yang diproyeksikan akan diluncurkan secara nasional pada Oktober-November 2026. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan rencana ini dalam konferensi pers di kantor pusatnya di Jakarta Pusat pada 17 Juni 2026.

Menurut Luhut, sebelum sistem ini resmi berjalan, Presiden Prabowo Subianto akan meninjau langsung proyek percontohan pada 6-9 Juli 2026. Kunjungan tersebut akan dilakukan di salah satu lokasi yang sedang dipertimbangkan, yaitu Surabaya, Banyuwangi, atau Bali.

“Tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting dengan kemarin 1 kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan. Jadi, sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di digitalisasi berbasis AI dalam pemerintahan Republik Indonesia,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Luhut menambahkan, “Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti di apakah Surabaya, Banyuwangi, atau Bali mana yang beliau pilih,” ujarnya.

Portal Perlinsos Digital akan menjadi pintu masuk bagi warga untuk mendaftar bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah. Saat ini, hampir 370 ribu warga telah menggunakan layanan ini untuk pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Proses pendaftaran yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya dapat mencapai Rp 150.000, juga turun menjadi hampir tanpa biaya.

“Dan nanti pada Oktober-November presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa, mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi,” katanya lagi.

Menurut Luhut, sistem ini akan menghasilkan data yang lebih akurat bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program sosial. Data yang dikumpulkan tidak hanya akan dipakai untuk penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan kebijakan lain.

Proyeksi efisiensi jangka panjang menunjukkan bahwa perbaikan ketepatan sasaran dapat membuka potensi penghematan belanja sekitar Rp 170-260 triliun, setara US$ 10-15 miliar. Angka tersebut merupakan estimasi strategis, bukan penghematan yang telah terealisasi, dan masih bergantung pada kualitas data serta keberhasilan perluasan. Setiap perubahan data wajib memiliki jejak audit yang jelas.

Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang juga diketuai oleh Luhut. Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Menteri PANRB, Menteri Komdigi, Menteri Bappenas, Mendagri, Mensos, serta pimpinan instansi lain—termasuk yang menangani kependudukan, keuangan negara, sistem pembayaran, statistik, pertanahan, ketenagakerjaan, keamanan siber, dan pencegahan korupsi—terlibat dalam proyek ini.

Dengan peluncuran nasional yang direncanakan pada Oktober-November 2026, Perlinsos Digital diharapkan dapat menyederhanakan proses bantuan sosial, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan akurasi data bagi kebijakan publik. Program ini menandai langkah signifikan dalam transformasi digital pelayanan publik di Indonesia.