Pertamax Naik ke Rp 16.250 per Liter, Kenaikan Terhindarkan

Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter dinilai sebagai langkah yang sulit dihindari.

Sejumlah ekonom menilai kebijakan tersebut justru diperlukan agar beban keuangan Pertamina tidak terus membengkak di tengah kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Selama beberapa bulan terakhir, masyarakat masih menikmati harga Pertamax yang berada di bawah harga keekonomian karena ditopang dana talangan dari Pertamina.

Namun, ketika tekanan pasar global terus meningkat, ruang bagi perusahaan pelat merah itu untuk menahan harga dinilai semakin terbatas.

"Akhirnya setelah beberapa waktu ditahan, BBM nonsubsidi tidak bisa lagi ditahan sehingga dilepas mengikuti mekanisme pasar. Karena itu kenaikan yang sekarang terjadi cukup tinggi. Mau tidak mau Pertamax harus naik," kata Hendry, Minggu (14/6/2026).

Hendry menegaskan bahwa dana talangan Pertamina ini juga terbatas. Karena Pertamax ini kan BBM nonsubsidi. Tidak ada subsidi APBN di dalamnya. Jadi memang murni mengikuti harga pasar," jelas Hendry.

"Investor melihat rasio keuntungan dan kinerja keuangan. Kalau terus merugi, siapa yang mau berinvestasi?" katanya.

Hendry menyebut, penyesuaian harga dalam jangka pendek merupakan opsi yang lebih realistis dibanding terus memperbesar dana talangan. Sebab pada akhirnya beban yang ditanggung Pertamina juga akan berdampak terhadap kesehatan korporasi dan keuangan negara. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Pertamina harus menyeimbangkan antara kebutuhan operasional dan tanggung jawab fiskal.

Seorang pakar ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyaki, menilai bahwa pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia membuat biaya penyediaan BBM terus meningkat sehingga Pertamina harus menanggung selisih harga yang semakin besar.

"Karena kalau menggunakan rumus dalam Kepmen ESDM Nomor 19 Tahun 2019, acuan harganya menggunakan MOPS (harga rata-rata transaksi produk BBM di pasar Singapura). Di situ sangat tergantung terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar," ucapnya. Hal ini menegaskan bahwa harga BBM tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lokal, tetapi juga oleh dinamika pasar internasional.

Yayan menjelaskan, formula harga BBM nonsubsidi sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan kurs rupiah. Karena itu, ketika kedua faktor tersebut mengalami kenaikan, harga keekonomian BBM juga ikut terdorong naik.

Menurut perhitungan yang mengacu pada MOPS Singapura dan nilai tukar rupiah terkini, harga keekonomian Pertamax berada di kisaran Rp 14.150 hingga Rp 16.650 per liter. Dengan demikian, harga baru yang ditetapkan pemerintah masih berada dalam rentang tersebut.

"Pemerintah menetapkan di sekitar Rp 16.250. Jadi memang kalau menggunakan rumus Kepmen ESDM tadi, harganya memang kurang lebih di situ," ujarnya.

Yayan menambahkan, dana talangan yang selama ini digunakan untuk menahan harga sejatinya tidak menghilangkan beban biaya, melainkan hanya menundanya. Sebab selisih harga tersebut pada akhirnya tetap harus diperhitungkan dalam mekanisme kompensasi.

"Kalau sekarang Pertamina punya klaim bahwa nanti akan mendapat kompensasi, ya kompensasi itu pasti ditagihkan ke pemerintah," kata Yayan.

Karena itu, mempertahankan harga Pertamax jauh di bawah harga keekonomian dinilai tidak sehat dalam jangka panjang. Selain berpotensi mengurangi kontribusi Pertamina kepada negara, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap sektor energi nasional. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi investor yang mengamati kinerja keuangan perusahaan migas.

"Kalau investor melihat kondisi keuangan Pertamina memburuk, tentu minat investasi di sektor migas Indonesia juga akan ikut turun," tegasnya.

Harga BBM yang menyesuaikan dengan kondisi pasar global dan nilai tukar rupiah mencerminkan upaya pemerintah dan Pertamina untuk menyeimbangkan kebutuhan fiskal dan pasar. Penyesuaian harga ini juga menandai pergeseran menuju kebijakan yang lebih transparan dan berkelanjutan di sektor energi. Perubahan harga ini diharapkan dapat menstabilkan arus kas Pertamina dan meminimalkan dampak negatif pada perekonomian nasional.