Pertumbuhan 8% 2029 untuk Keluar Trapan Pendapatan Menengah

Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa Indonesia telah terjebak dalam *middle‑income trap* selama 33 tahun, sejak 1993.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan utama mengapa pertumbuhan ekonomi harus dipacu lebih tinggi, mencapai 8 % pada tahun 2029. Target tersebut direncanakan secara bertahap: 6,3 % pada 2026, 7,5 % pada 2027, dan 7,7 % pada 2028.

Rachmat mengemukakan hal ini dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) RKP Tahun 2027 yang digelar di kantor pusatnya di Jakarta Pusat pada 07 Mei 2026. Ia menekankan bahwa “Because Indonesia has been trapped for 33 years in the middle income trap, and since 1993 we entered the middle income country category,”.

Ia melanjutkan dengan data pendapatan per kapita. Hingga 2024, pendapatan per kapita Indonesia baru mencapai sekitar US$ 4.910 atau sekitar Rp 84,94 juta (kurs Rp 17.300). Angka tersebut masih jauh dari ambang negara berpendapatan tinggi, yang berada di level US$ 13.935 atau Rp 241,07 juta.

“Pendapatan per kapita hingga 2024 baru mencapai US$ 4.910, masih jauh dari kategori high income, di mana tercatat high income berpendapatan US$ 13.935,” tuturnya.

Untuk menanggapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 % dalam periode 2025‑2029. Target tersebut akan diiringi dengan pengurangan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Rachmat menilai bahwa pertumbuhan tinggi tidak bisa hanya bertumpu pada Jakarta atau wilayah tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi harus terjadi secara merata di seluruh daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing.

“Oleh karena itu, kami mendorong kawasan timur Indonesia tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga pertumbuhan kawasan barat Indonesia. Kami berharap pembangunan di daerah ini terus didorong dan digali sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Contoh, Sulawesi yang diarahkan untuk menjadi industri berbasis sumber daya alam atau Sumatera yang diarahkan menjadi mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman,” bebernya.

Rachmat juga menegaskan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pembiayaan non‑APBN, termasuk investasi melalui Danantara, akan didorong untuk memperluas kapasitas pembangunan nasional.

Dengan menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan merata, serta memperluas sumber dana, Indonesia berusaha keluar dari *middle‑income trap* dan mendekati ambang negara berpendapatan tinggi.