PHK Besar di Indonesia, Harga Energi Naik dan Impor Pickup

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa akan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dalam tiga bulan ke depan. Ia menilai dua faktor utama yang memicu situasi ini: eskalasi konflik di Timur Tengah dan kebijakan impor mobil pickup melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Menurut Said, perang antara Iran, sekutu Israel, dan Amerika Serikat telah mendorong harga energi global melonjak. Meskipun pemerintah belum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi, harga BBM industri kini mengikuti pasar global dan terus melambung tinggi. Dampaknya langsung terasa pada biaya produksi di berbagai sektor.

Ia menambahkan, “Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan. Kami mendapatkan informasi tersebut.” Sinyal PHK sudah mulai terlihat di tingkat pabrik, ketika para pemimpin perusahaan memberi tahu serikat pekerja bahwa pengurangan karyawan dapat menjadi pilihan bila biaya energi tidak terkendali.

“Oleh karena itu, panjangnya perang ini akan memberikan tekanan pada production cost atau biaya produksi di bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin, turbin-turbin, listrik dan biaya-biaya energi lainnya bagi pengusaha. Yang berujung pada pembengkakan biaya produksi yang tidak bisa menaikkan harga penjualan daripada produk yang mereka produksi,” jelas Said.

Selain faktor eksternal, Said menyoroti program impor 160.000 mobil pickup melalui Kopdeskel Merah Putih. Ia berpendapat bahwa pengadaan impor tersebut dapat menyerap 20.000–50.000 tenaga kerja jika produksi dalam negeri dimaksimalkan.

“Harusnya bisa menyerap 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja. Peluang itu hilang, malah membesarkan tenaga kerja India, walaupun harganya mungkin lebih rendah,” kata Said, menekankan hilangnya peluang kerja lokal akibat impor.

Ia menjelaskan bahwa jika pesanan pabrik berkurang, pekerja kontrak menjadi yang pertama diputus. “Kalau order berkurang, otomatis karyawan kontraknya di-PHK. Tidak diperpanjang kontraknya. Kalau ada mobil impor dari India tadi dikerjakan di Indonesia, akan memperpanjang kontrak, juga menambah tenaga kerja yang baru,” tambahnya.

Perkiraan PHK ini menandai potensi dampak ekonomi yang luas, terutama bagi pekerja di sektor manufaktur dan industri terkait. Kebijakan impor dan harga energi global menjadi dua elemen kunci yang memicu ketidakpastian ini.

Dengan situasi yang terus berkembang, para pekerja dan serikat akan memantau perkembangan kebijakan pemerintah dan keputusan perusahaan. Keterlibatan aktif dari serikat pekerja menjadi penting dalam menanggapi potensi PHK yang diantisipasi.