Uji Coba Ulang MLFF Tahun Ini, BUJT Tolak Skema Pembayaran

Rencana penerapan sistem pembayaran tol tanpa berhenti, yang dikenal dengan nama Multi Lane Free Flow (MLFF), masih belum juga terealisasi di jalan tol Indonesia. Proyek ini sudah berjalan cukup lama, tepatnya memasuki tahun keenam sejak perjanjian kerja sama ditandatangani dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

Sebenarnya, uji coba sistem MLFF sempat dilakukan pada akhir Desember 2023 di Tol Bali Mandara. Namun, pemerintah berencana mengadakan uji coba lagi tahun ini. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati, menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mempersiapkan uji coba lanjutan untuk proyek tersebut.

"MLFF itu memang pertama kali penandatanganan PKS itu Maret 2021, jadi sekarang sudah melangkah ke tahun ke-6. Tapi saat ini, update proses, kami sedang melaksanakan penyiapan untuk melakukan uji coba kembali. Harapannya uji coba kembali bisa juga dilaksanakan di tahun ini," ujar Ni Komang dalam rapat dengan Komisi V DPR pada Kamis, 09 Juli 2026.

Ni Komang menjelaskan bahwa uji coba ulang ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuannya adalah untuk memastikan sistem MLFF benar-benar bisa diterapkan secara teknis di ekosistem jalan tol Indonesia.

"Untuk saat ini memang seperti saya sampaikan kita sedang melakukan persiapan uji coba kembali atas rekomendasi dari BPKP. Saat itu sudah di-review oleh BPKP dan direkomendasikan agar dilakukan uji coba kembali secara komprehensif untuk memastikan apakah sistem ini secara teknis bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol Indonesia," jelas Ni Komang.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal sementara Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Kristiyanto, menyampaikan bahwa Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) masih memiliki sejumlah keberatan terhadap skema MLFF. Masalah utama terletak pada rencana pengalihan hak pengumpulan tol dari BUJT kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP).

Menurutnya, hak pengumpulan tol saat ini menjadi jaminan atau kolateral pinjaman kepada perbankan. Jika hak tersebut dialihkan kepada BUP, BUJT berpotensi mengalami gagal bayar (default) terhadap kreditur.

"Sehingga kalau hak pengumpulan tol ini kemudian dicabut oleh pemerintah, diberikan kepada kepada BUP, maka secara otomatis kami akan mengalami default terhadap bank, itu," terang Ni Komang. "Nah, ini yang kami juga sangat sulit sekali menyampaikan hal ini kepada para lender dan juga kepada investor-investor kami. Jadi ini masalah pokok kami," sambungnya.

Selain itu, BUJT juga menyoroti tingkat akurasi teknologi yang digunakan dalam sistem MLFF. Kristiyanto mengatakan, berdasarkan penjelasan yang pernah diterima ATI dari Roatex, tingkat akurasi sistem MLFF mencapai sekitar 94%.

Padahal, sistem pengumpulan tol yang saat ini dioperasikan BUJT sudah memiliki tingkat akurasi yang nyaris 100%. "Sehingga kami belum bisa mendapatkan jawaban atas selisih yang 6% tersebut jika kemudian sistem yang dibawa oleh Roatex tersebut diadopsi. Karena mereka menggunakan sistem GNSS. Mungkin ini permasalahan pokok yang selama ini menjadi polemik di kami di kalangan di internal BUJT," katanya.

Proyek MLFF yang sudah berjalan enam tahun ini masih menghadapi dua hambatan besar: kekhawatiran BUJT soal potensi gagal bayar jika hak pengumpulan tol dialihkan, dan keraguan terhadap akurasi teknologi yang hanya 94% dibandingkan sistem eksisting yang hampir sempurna. Uji coba lanjutan di tahun ini diharapkan bisa menjawab persoalan teknis, namun masalah kontraktual dan finansial tampaknya masih perlu negosiasi lebih lanjut antara pemerintah, BUJT, dan kreditur.