Pinjaman Rp17 Triliun ke Dunia untuk Jalan Daerah 2027

Jakarta, 19 Juni 2026 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengajukan pinjaman untuk mempercepat pelaksanaan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah pada 2027.

Menteri PU Dody Hanggodo mengaku telah menghitung kebutuhan anggaran guna mendukung program tersebut. Ia menegaskan bahwa pendanaan IJD tidak akan masuk dalam anggaran reguler yang tercantum di Nota Keuangan RAPBN 2027.

“Kalau Inpres, Inpres itu Presiden nanti bicaranya. Nggak masuk ke nota. Hitungan sih ada, tapi biasanya nanti kita akan diminta khusus di luar penganggaran yang regular,” ujar Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).

Dody menjelaskan bahwa salah satu sumber pendanaan adalah pinjaman dari Bank Dunia (World Bank). Dana tersebut ditujukan untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan daerah melalui program IJD tahun depan.

“Tapi kan ada loan dari World Bank. Jadi kita minta loan dari World Bank untuk kita bisa kejar lebih cepat untuk Inpres Jalan Daerah Tahun 2027,” terang Dody.

Ketika ditanya mengenai besaran pinjaman yang akan diajukan, Dody menyebut nilainya mencapai Rp 17 triliun. “(Berapa itu nilainya?) Rp 17 triliun,” jawab Dody singkat.

Dengan dana tersebut, pemerintah berharap dapat menutup celah anggaran reguler dan menyelesaikan proyek infrastruktur tepat waktu, memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk mempercepat pembangunan jalan daerah.