Prabowo Minta Keuntungan Danantara Masuk APBN Tahun Ini

Pemerintah Indonesia sedang menyusun rencana untuk menyisihkan sebagian keuntungan dari Danantara ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa kebijakan ini datang langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menargetkan kebijakan ini sudah bisa mulai diterapkan pada tahun ini juga. Namun, ia belum mau memberikan tanggal pastinya. Alasannya, pemerintah masih perlu berdiskusi dengan Danantara soal mekanisme pelaksanaannya.

"Itu dari presiden untuk menempatkan sebagian keuntungan Danantara untuk cadangan pemerintah. Nanti kita tentukan bentuknya ke depan, sebagian tahun ini juga sudah ada, tapi kita lihat petunjuk presiden," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Purbaya menegaskan, kebijakan ini tidak diambil karena kondisi keuangan negara sedang sesak. Ia mengklaim pemerintah masih punya simpanan dana yang cukup besar. Angkanya mencapai sekitar Rp 400 triliun, yang saat ini disimpan di perbankan.

"Nggak (fiskalnya seret). Tadi katanya mau suruh kurangin utang, begitu ada alat untuk kurangin utang, ribut, fiskalnya seret. Enggak, uang saya masih banyak tuh di bank ada Rp 400 triliun sekarang," tegas Purbaya.

Ke depannya, penggunaan keuntungan Danantara ini disebut sebagai bagian dari cara pemerintah menjalankan anggaran secara lebih efisien. Tujuan utamanya adalah membuat APBN lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

"Jadi, kita meningkatkan efisiensi pendapatan kita dan ingin membuat anggaran kita ke depan semakin berkesinambungan. Segala cara kita manfaatkan, termasuk pendapatan dari Danantara. Jadi kalau kurang, ribut, kalau lebih, ribut lagi, jadi maunya apa?" tutup Purbaya.

Kebijakan ini masih dalam proses perumusan. Pemerintah masih membahas mekanismenya bersama Danantara. Salah satu sasarannya adalah mengurangi utang negara. Dengan memanfaatkan pendapatan dari Danantara, pemerintah berharap bisa memperbaiki struktur fiskal tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada penerimaan pajak atau pinjaman baru.