Prabowo Tanyakan: Pertumbuhan 35% Namun Kemiskinan Naik

Pada 20 Mei 2026, di rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir tumbuh sekitar 5% per tahun atau setara akumulasi 35%.

Namun, ia menanyakan mengapa pertumbuhan tersebut justru dibarengi kenaikan jumlah masyarakat miskin dan menyusutnya kelas menengah.

"Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5% tiap tahun. Selama 7 tahun, kali 5% pertumbuhan kita 35%. Harusnya kita tambah kaya 35%. Tapi apa yang terjadi?"

Ia mengakui terkejut setelah menerima berbagai data ekonomi beberapa minggu usai menjabat presiden. Prabowo bahkan mengaku dirinya seperti dipukul di ulu hati saat melihat kondisi tersebut.

"Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah dari 4,61% naik dari 4,9%. 8% naik. 3% naik. Yang kelas menengah turun,"

Prabowo menilai jawaban atas persoalan tersebut harus dijelaskan secara ilmiah dan matematis. Menurutnya, ada kemungkinan sistem ekonomi Indonesia selama ini berada di jalur yang tidak tepat.

"Saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas. Saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun. Kemiskinan meningkat. Jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis. Dan menurut saya, jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trayektori yang tidak tepat,"

Prabowo pun membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Meksiko, dan Filipina. Ia menilai ada persoalan sistemik yang harus segera dibenahi agar Indonesia bisa menjadi negara makmur.

"Mungkin perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, India, Filipina dan lain sebagainya, adalah perbedaan sistemik. Kita harus lihat fakta. Fakta kalau kita teruskan yang seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur,"

Pernyataan ini disampaikan dalam konteks KEM-PPKF RAPBN 2027, di mana Presiden menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang mendukung distribusi pendapatan.

Prabowo menyoroti ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menuntut peninjauan sistem ekonomi dan kebijakan fiskal agar Indonesia dapat mengurangi kemiskinan dan memperkuat kelas menengah.