Prabowo Targetkan 750 BUMN Ditutup Akhir 2026

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target ambisius untuk mengurangi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara drastis. Dari lebih dari 1.000 perusahaan pelat merah yang ada saat ini, pemerintah menargetkan hanya menyisakan 300 BUMN pada akhir tahun 2026. Artinya, sekitar 750 BUMN akan ditutup dalam waktu dekat.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2026 dan Sidang Bersama MPR, DPR, serta DPD. Acara tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

"Pada 31 Desember 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Presiden menegaskan bahwa hanya perusahaan yang benar-benar produktif yang akan dipertahankan. Kriteria utamanya adalah kemampuan BUMN tersebut untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Perusahaan yang tidak memenuhi standar itu akan dihapuskan.

"Hanya yang produktif, yang menciptakan nilai tambah ke rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," kata Prabowo.

Langkah pemangkasan ini disebut akan menghasilkan penghematan biaya yang sangat besar. Pemerintah memperkirakan efisiensi bisa mencapai lebih dari Rp 50 triliun. Angka itu berasal dari pengurangan berbagai pos pengeluaran yang selama ini membebani keuangan negara.

"Dengan perampingan jumlah BUMN hari ini saja kita telah hemat biaya overhead sekitar Rp 50 triliun hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas bla bla bla bla kita hemat Rp 50 triliun lebih," terang Purbaya.

Target penutupan 750 BUMN ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap perusahaan negara yang tersisa benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan justru menjadi beban anggaran. Langkah ini juga diharapkan membuat pengelolaan BUMN lebih ramping, efisien, dan fokus pada sektor-sektor yang strategis bagi kepentingan publik.