ProGIB Jember Desak MBG Lanjut, Usut Praktik Curang

Ratusan orang dari kelompok Pro Garda Indonesia Bersatu, atau yang lebih dikenal dengan singkatan ProGIB, memadati area di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember pada hari Senin, 22 Juni 2026. Mereka datang bukan tanpa alasan. Kelompok ini mendesak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan.

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Massa yang hadir membawa beragam poster dengan tulisan-tulisan yang tegas dan jelas. Beberapa di antaranya berbunyi, "Supplier Butuh MBG", "Berantas Korupsi MBG dan BGN", "MBG Lanjut", dan "Tangkap Koruptor, Lanjutkan MBG". Isi poster-poster itu langsung menunjukkan apa yang menjadi tuntutan utama mereka: keberlanjutan program sekaligus pemberantasan praktik curang di dalamnya.

Sukri, panggilan akrab Subakri Firdaus yang bertindak sebagai koordinator lapangan, menjelaskan alasan di balik dukungan mereka. Menurutnya, program MBG memberikan dampak yang sangat luas, terutama bagi masyarakat yang berada di lapisan bawah. Ia menyebut efek berganda atau multiplier effect dari program ini sangat besar.

"Kami memilih untuk berpihak kepada para mitra, petani, nelayan, peternak, pedagang, dan seluruh masyarakat yang selama ini sudah merasakan langsung manfaat dari program MBG. Karena itulah, kami mendukung penuh agar program ini tetap berjalan," ujar Sukri di lokasi aksi.

ProGIB tidak hanya menyuarakan dukungan untuk MBG. Mereka juga menyatakan sikap mendukung program lain yang dicanangkan pemerintah, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat. Namun, di balik dukungan itu, Sukri terus terang mengaku sudah lama mencium adanya praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan MBG di lapangan.

"Di lapangan, pasti ada praktik-praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan program ini. Itu sudah pasti. Maka dari itu, kami harus mengawalnya," tegasnya.

Sukri kemudian membeberkan temuan mereka saat melakukan pengawasan. Masih banyak siswa yang seharusnya menjadi penerima manfaat, tetapi belum mendapatkan jatah MBG. Ironisnya, ketika pihaknya mencoba mengajukan permintaan untuk menambah layanan, mereka justru menemui berbagai macam hambatan dan kesulitan.

"Yang kami perjuangkan ini bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kami ingin program ini benar-benar berhasil dan sukses, sesuai dengan harapan Presiden. Tujuan kami adalah memastikan masyarakat bisa merasakan manfaat nyata dari program MBG," papar Sukri.

Di tengah hiruk-pikuk aksi, Ketua DPRD Jember, Achmad Halim, bersama beberapa anggota dewan lainnya, turun langsung menemui para demonstran. Mereka tidak hanya berdiri di luar. Perwakilan dari massa aksi kemudian dipersilakan masuk ke dalam ruang rapat untuk melakukan audiensi. Dalam pertemuan itu, turut hadir perwakilan dari Satgas Badan Gizi Nasional (BGN) yang bernama Indra.

Dalam pertemuan tersebut, Halim menegaskan komitmen penuh pihak legislatif terhadap program prioritas yang berasal dari pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat harus tetap didukung.

"Kami di DPRD tetap mendukung program-program prioritas Presiden, terutama yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jika ditemukan ada penyimpangan atau masalah, maka pengelolanya yang harus diperbaiki. Penerima manfaat dari program Presiden, seperti MBG, harus tetap menjadi sasaran utama dan tidak boleh dirugikan," ungkap Halim.

Halim juga berjanji akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut ke pemerintah pusat. Ia menyebut akan menggunakan dua jalur: sistem online dan surat resmi. Ia juga mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak sesuai dengan standar.

"Kami akan mendorong agar semua SPPG yang bermasalah segera diperbaiki. Apalagi dengan adanya Kepala BGN yang baru, kami berharap akan ada perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik ke depannya," pungkas Halim.

Secara singkat, aksi ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap program MBG tetap kuat, tetapi diiringi dengan tuntutan agar pengelolaannya bersih dan tepat sasaran. Para pengunjuk rasa tidak hanya ingin program dilanjutkan, tetapi juga ingin memastikan tidak ada lagi praktik curang yang merugikan masyarakat.