Purbaya: Rupiah Melemah, Defisit APBN Tetap Stabil

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelemahan rupiah hingga Rp 17.700 per dolar AS belum memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengklaim bahwa penurunan nilai tukar tersebut tidak menambah defisit APBN karena pemerintah sudah menghitungnya lewat berbagai simulasi. Sebagai referensi, APBN tahun 2026 mengasumsikan nilai tukar Rp 16.500 per dolar AS.

"Nggak, nggak ada udah kita hitung semua," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Menurutnya, pemerintah sudah memasukkan berbagai skenario nilai tukar dalam penyusunan APBN.

Purbaya menekankan bahwa dampak pelemahan rupiah terhadap APBN relatif kecil dibandingkan faktor lain, seperti kenaikan harga minyak dunia. Ia menyebutkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 akan menambah defisit anggaran APBN sebesar Rp 6,8 triliun. Saat ditanya mengenai dampak rupiah, ia berkata, "Kalau rupiah agak kecil seberapa sih. Kalau harga minyak dunia setiap US$ 1 itu Rp 6,8 triliun, rupiah lebih kecil, amat kecil. Saya lupa angkanya," tuturnya.

Defisit APBN saat ini tercatat sebesar Rp 164,4 triliun per 30 April 2026, setara dengan 0,64% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Purbaya mengatakan kinerja defisit APBN membaik dibandingkan Maret 2026 yang defisit Rp 240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.

"Realisasi sampai April 2026 defisitnya tinggal Rp 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Kemarin waktu keluar di Maret 2026 0,93%, para analis bilang kalau pukul rata defisitnya bisa 3,6%. Hitungannya nggak begitu, kalau cara mereka begitu itu hitungan ajaib. Keadaan membaik, Anda lihat di situ keseimbangan primer sudah surplus lagi Rp 28 triliun dan ke depan mungkin akan terus membaik," terang Purbaya.

Dari data yang diberikan, rupiah yang melemah tidak menambah defisit APBN karena pemerintah sudah mengantisipasi fluktuasi nilai tukar. Namun, harga minyak tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi defisit. Peningkatan surplus primer sebesar Rp 28 triliun menunjukkan potensi perbaikan lebih lanjut pada anggaran negara.