Rakyat Dapat 30 Persen Jatah Proyek Bioetanol

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rencana pembiayaan untuk proyek bioetanol nasional. Skema ini melibatkan tiga pihak: BUMN, perusahaan swasta, dan masyarakat biasa. Pemerintah akan menyediakan lahan dan mengurus legalitas kawasan. Sementara itu, rakyat didorong ikut serta dalam ekosistem bisnis ini agar keuntungan ekonomi dari bioetanol bisa dirasakan banyak orang.

Pernyataan ini disampaikan Amran setelah rapat tentang Program Khusus Pengembangan Bioetanol. Acara itu dihadiri 44 bupati dari berbagai provinsi di Jakarta pada Senin, 21 September 2026. Program ini merupakan lanjutan dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Caranya dengan mengembangkan biofuel yang berasal dari hasil pertanian.

"Sekarang pangan selesai (swasembada), protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia," kata Amran dalam keterangan tertulis pada Senin, 21 September 2026.

Menurut Amran, pengembangan bioetanol akan bertumpu pada tiga tanaman utama. Pertama tebu. Kedua ubi kayu. Ketiga jagung. Pemerintah mendorong pembangunan kawasan bahan baku sekaligus pabrik pengolahan. Tujuannya agar hasil pertanian memiliki nilai tambah dan bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah-daerah.

Dari sisi pendanaan, Amran menjelaskan investasi akan mengandalkan kerja sama antara BUMN dan swasta. Pemerintah bertugas memastikan lahan tersedia dan jelas statusnya. Dengan begitu, investor punya dasar yang kuat untuk membangun industri.

"Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara. Lahannya dikawal oleh negara," jelasnya.

Ia mengatakan BUMN akan diprioritaskan masuk pada tahap awal sesuai kemampuan keuangan mereka. Setelah kapasitas BUMN dimaksimalkan, kebutuhan investasi selanjutnya akan dibuka untuk sektor swasta.

"Kita upayakan, kita prioritaskan BUMN dulu. Kalau BUMN oke, sudah maksimal, bisa 30 persen, bisa 40 persen, bisa 50 persen. Pokoknya berapa kemampuan BUMN, sesudah itu swasta. Dan swasta pasti antri. Pengalaman kami antri. Yang penting kepastian lahan. Makanya ini lahan kita menjadi prioritas," ujarnya.

Amran menegaskan, kepastian lahan menjadi salah satu kunci utama untuk mempercepat investasi. Karena itu, pemerintah akan mengawal proses penentuan lokasi hingga legalitas lahan. Tujuannya agar pengembangan kawasan bioetanol berjalan tertib dan berkelanjutan.

"Itu lahan dulu, penentuan lahan, legalitas lahan. Dan itu dikawal oleh pemerintah," tegasnya.

Di sisi lain, Amran memastikan pengembangan bioetanol tidak boleh hanya memberi ruang bagi korporasi. Masyarakat harus menjadi bagian dari pertumbuhan industri. Terutama dalam penyediaan bahan baku dan pengembangan usaha di kawasan produksi.

"Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Ini dia tumbuh bersama perusahaan. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat. Ini yang kita dorong ekonomi rakyat," jelas Mentan Amran.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah. Tujuannya agar investasi tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar. Investasi juga harus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kabupaten dan provinsi.

"Kalau bisa ada pengusaha daerah, usulkan. Ini untuk pemerataan pembangunan. Kalau tidak ada, kabupaten ke provinsi baru nasional," ujarnya.

Amran menilai pengembangan bioetanol punya potensi memberi dampak ekonomi yang luas. Mulai dari meningkatnya permintaan terhadap komoditas pertanian, tumbuhnya industri pengolahan, hingga terbukanya lapangan kerja baru.

"Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen," katanya.

Selain mendorong ekonomi rakyat, pengembangan bioetanol juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Peningkatan produksi biofuel di dalam negeri diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada energi berbasis impor. Sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Pemerintah menargetkan pengembangan bioetanol dilakukan secara bertahap menuju implementasi E20 pada 2029. Angka ini akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun kedaulatan energi sekaligus memperluas manfaat ekonomi sektor pertanian.

"Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan," pungkasnya.

Program bioetanol nasional ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengurangi impor energi fosil. Dengan memanfaatkan hasil pertanian dalam negeri seperti tebu, ubi kayu, dan jagung, pemerintah berharap bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan petani. Target ambisius E20 pada 2029 menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat transisi energi, meskipun masih perlu kepastian lahan dan investasi yang besar untuk mewujudkannya.