Revisi Harga Batu Bara ESDM untuk PLN dan Pengusaha

Nurul H. · 2 min baca · 3 menit lalu · 2 dibaca

Revisi Harga Batu Bara ESDM untuk PLN dan Pengusaha

Gambar atau konten salah?

Di kantor Koordinator Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang revisi harga batu bara untuk kebutuhan pasar domestik, yang dikenal sebagai domestic market obligation (DMO).

Biaya operasional penambangan batu bara kini sudah mencapai 8%-12%, menambah beban bagi pengusaha. Kondisi ini dinilai membebani pengusaha.

Ia menekankan bahwa harga yang terlalu rendah dapat menimbulkan kerugian bagi pengusaha. “Jadi kita juga harus bijaksana agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan kita harus jaga agar mereka tidak rugi,” ujar Bahlil pada 18 Juni 2026.

Menjelaskan proses perhitungan, ia mengatakan bahwa pihaknya sedang menimbang plus minus agar PLN tidak dirugikan sekaligus menjaga kepentingan pengusaha. “Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan, tapi pengusahanya juga tidak dirugikan,” terangnya.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi teknis dan transparansi harga. “Supaya apa? Kita mau ingin tahu agar tidak ada masalah di teknis. Jangan barang udah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN, tapi kalau tidak dieksekusi kan nggak nyampe di powerplant. Dan ini dibutuhkan kolaborasi, kerja sama, dan transparansi termasuk harga,” katanya.

Untuk itu, Bahlil membentuk tim pengadaan pasokan batu bara khusus untuk PLN. Tim tersebut terdiri dari perwakilan PLN, Inspektur Jenderal (Irjen), Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuannya adalah memastikan pasokan tetap stabil dan prosesnya berjalan lancar.

Kementerian ESDM sedang menghitung dampak revisi tersebut terhadap PLN dan perusahaan tambang. Bahlil menyebutkan ada kendala pada pasokan batu bara kalori sedang.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan kebutuhan energi PLN dan keberlanjutan bisnis tambang, sambil menjaga harga yang adil bagi semua pihak.