BPS Mulai Sensus Ekonomi 2026 Door-to-Door 15 Juni

Badan Pusat Statistik (BPS) memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara door‑to‑door pada 15 Juni 2026. Pendataan ini akan berlangsung selama dua setengah bulan hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha serta memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.

Acara pencanangan Sensus Ekonomi 2026 diadakan di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada 17 Juni 2026. Sebelumnya, BPS telah menggelar pencanangan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan pada 10 Juni 2026.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengapresiasi komitmen Gubernur, bupati, dan wali kota di Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menekankan bahwa dukungan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Edaran tentang dukungan pelaksanaan sensus.

“Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru (Kepulauan Riau, red) di gerbang utara Indonesia,” ujar Amalia dalam keterangannya pada 18 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen pada triwulan 1‑2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.

Amalia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada Sensus Ekonomi 2026 melalui pesan TIR, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Pastikan Rahasia responden terjaga keamanannya. Ia juga mengingatkan seluruh petugas sensus untuk bekerja secara profesional, memastikan tidak ada yang terlewat dari pendataan, serta memastikan kualitas data yang dikumpulkan.

“Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data,” kata Amalia. Ia menegaskan bahwa kedua unsur tersebut menjadi kunci utama agar hasil sensus dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang akurat.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 bagi kebijakan‑kebijakan strategis di provinsi. “Bagi kita di Provinsi Kepri (Kepulauan Riau, red), yang wilayah lautnya 98 persen dan 2 persen wilayah darat, Sensus Ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kita untuk menetapkan menentukan kebijakan ke depan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.

Ansar juga menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan seluruh elemen pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, serta mengajak tokoh masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam sensus.

Amalia sebelumnya menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kota Makassar pada 10 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, ia berterima kasih kepada Gubernur, seluruh bupati dan wali kota atas dukungan kepada BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

“Tahun ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mendata secara lengkap seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk yang ada di wilayah Bapak dan Ibu,” kata Amalia. Ia menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Pulau Sulawesi, yaitu mencapai 43,54 persen. Pada triwulan 1‑2026, Sulawesi Selatan juga mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam secara nasional, dengan mayoritas kabupaten/kota tumbuh di atas 6 persen.

Amalia menekankan bahwa potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. “Dalam hal ini, Sensus Ekonomi 2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Ia kembali menegaskan pentingnya partisipasi seluruh pelaku usaha dan masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kelengkapan data merupakan syarat utama untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, turut menyampaikan apresiasi terhadap BPS dan mengarahkan jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan. “Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa‑siapa yang terlibat dalam usaha itu,” kata Andi.

Secara resmi, BPS memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara door‑to‑door pada 15 Juni 2026. Pendataan ini akan berlangsung selama dua setengah bulan hingga 31 Agustus 2026. Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat strategis karena mampu merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia yang mengalami berbagai perubahan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Hasil sensus ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota. Melalui Sensus Ekonomi 2026, seluruh potensi dan dinamika ekonomi akan terukur sehingga membantu pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Dengan data yang komprehensif, pemerintah dapat menyesuaikan program pembangunan, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memantau perkembangan ekonomi secara real‑time. Keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan sensus, memastikan data yang dikumpulkan mencerminkan kondisi riil di lapangan.