Sabang Menunggu 20 Tahun, India Tawarkan Investasi Transshipment

Selama belasan tahun, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Mereka ingin Sabang diresmikan sebagai pusat alih muat barang, atau yang dikenal dengan istilah transshipment hub. Posisi Sabang yang berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) sebenarnya sangat mendukung rencana ini.

Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, menjelaskan bahwa sejak awal, Sabang diproyeksikan sebagai FTZ. Di kawasan ini, istilah ekspor dan impor tidak berlaku. Aktivitas barang yang masuk dan keluar dari Sabang disebut sebagai pemasukan dan pengeluaran barang. Konsep ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Rencana pengembangan kemudian berlanjut dengan pembangunan Container Terminal 3 (CT3). Terminal ini memiliki luas sekitar 12 hektare. Fungsinya dirancang khusus untuk menjadi transshipment hub. Iskandar menggambarkan mimpinya: kapal-kapal besar yang melintasi jalur internasional bisa singgah di Sabang. Dari sana, barang-barang akan didistribusikan ke pelabuhan-pelabuhan lain di sekitarnya.

"Jadi karena didesain untuk transshipment hub itu dibayang dulu mimpinya itu adalah kapal-kapal yang melintas itu lalu kemudian bisa memanfaatkan pelabuhan kita menjadi hub lalu kemudian didistribusi ke pelabuhan-pelabuhan yang lain, tetapi setelah belasan tahun ini dibangun, sampai sekarang ini belum jalan," ungkap Iskandar dalam sebuah Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Mata Ie, Sabang, Kamis, 5 November 2026.

Menurut Iskandar, diperlukan kebijakan dari pemerintah pusat untuk mendorong pelabuhan Sabang menjadi transshipment hub. Tanpa dukungan itu, semua rencana hanya tinggal mimpi. Padahal, ada tawaran investasi dari luar negeri. Pemerintah India pernah menawarkan diri untuk mengembangkan pelabuhan Sabang.

India mengirimkan konsultan pada tahun 2001. Tugas mereka adalah mengkaji kebutuhan investasi untuk mengubah Sabang menjadi transshipment hub regional India. Studi itu selesai pada tahun 2003. Hasilnya menunjukkan bahwa dibutuhkan dana sebesar US$ 140 juta untuk pengembangan tersebut.

India kemudian mengajukan hasil kajian itu ke Kementerian Luar Negeri dan Bappenas RI. Negara tersebut menawarkan skema pembiayaan yang cukup menarik. Porsi investasi dari India sebesar 80-85%, sementara Indonesia hanya perlu menyediakan 15-20% dari total biaya.

"Pada saat itu selesai studi itu tahun 2003 mereka mengajukan ini ke Kementerian Luar Negeri dan ke Bappenas. Mereka menawarkan skema 80-85% itu menjadi investasi pemerintah India, lalu kemudian 15-20% mereka harapkan itu komitmen Indonesia untuk mengembangkan kawasan ini menjadi transshipment," jelas Iskandar.

Baru-baru ini, India kembali melobi pemerintah Indonesia. Kali ini, Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Indonesia. Namun, hingga saat ini, belum ada realisasi dari rencana tersebut.

BPKS terus mendorong pemerintah pusat. Mereka ingin pengembangan pelabuhan Sabang ditetapkan sebagai agenda nasional. Sabang memiliki potensi besar, terutama sebagai pangkalan logistik untuk minyak dan gas (migas) di wilayah South Andaman. Saat ini, fasilitas gudang yang tersedia di Sabang mencapai sekitar 4.000-5.000 meter persegi. Artinya, hanya perlu tambahan beberapa fasilitas pendukung saja.

"Jadi tinggal beberapa fasilitas pendukung saja untuk kemudian 6 tahun di fase pengembangan oil and gas ini itu bisa dimanfaatkan sebagai pangkalan logistik. Setidaknya ekosistem itu sudah terbentuk, sudah terjadi," pungkas Iskandar.

Dari fakta-fakta di atas, terlihat bahwa Sabang sebenarnya sudah memiliki infrastruktur dasar dan minat investor asing. Namun, tanpa keputusan politik dari pemerintah pusat, potensi ini belum bisa dimaksimalkan. Tawaran India yang sudah ada sejak tahun 2003 pun belum membuahkan hasil. Ini menunjukkan bahwa kendala utama pengembangan Sabang bukanlah masalah teknis atau pendanaan, melainkan kebijakan dan komitmen dari tingkat nasional.