S&P Nilai Danantara Dorong Daya Saing BUMN

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings baru saja mengeluarkan pandangan positif terkait pembentukan Danantara. Menurut mereka, badan ini bisa menjadi pendorong utama bagi daya saing perusahaan milik negara (BUMN) dan juga meningkatkan pendapatan negara serta kinerja ekspor Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.

Pernyataan ini tertuang dalam laporan S&P yang berjudul "Indonesia Ratings Affirmed at 'BBB/A-2'; Outlook Stable". Laporan itu dirilis pada 13 Juli 2026. Di dalamnya, S&P secara spesifik menyoroti dua peran strategis yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Pertama, transformasi BUMN yang dilakukan melalui Danantara. Kedua, penguatan tata kelola di sektor sumber daya alam yang dijalankan oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut S&P, dua lembaga baru ini bisa menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi syaratnya, kebijakan yang dijalankan harus efektif. "Pemerintah Indonesia telah membentuk sejumlah lembaga baru yang berperan strategis untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski baru beroperasi dalam waktu relatif singkat, Danantara telah membawa perubahan di sektor BUMN melalui konsolidasi perusahaan dan penyederhanaan lini bisnis yang tidak menjadi inti usaha," tulis S&P dalam laporan yang dikutip pada Kamis, 16 Juli 2026.

S&P juga menyoroti peran Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Lembaga ini diprediksi akan mengubah peta ekspor komoditas Indonesia. "Pemerintah menargetkan lembaga ini dapat meningkatkan penerimaan negara dan nilai ekspor dari sektor tersebut dengan memperketat pengawasan terhadap praktik-praktik seperti seperti manipulasi harga (under invoicing) dan pengalihan harga (transfer pricing)," papar S&P.

Meski memberikan pandangan positif, S&P tidak lupa memberikan catatan penting. Mereka mengingatkan bahwa keberhasilan semua kebijakan ini sangat tergantung pada kualitas implementasi di lapangan. Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan-kebijakan ini justru bisa berdampak negatif dalam jangka panjang. Risikonya adalah menurunnya kepercayaan investor dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Namun, S&P menegaskan bahwa skenario buruk itu bukanlah prediksi utama mereka. Alasannya, pemerintah dinilai sudah menunjukkan fleksibilitas dalam menjalankan kebijakan. Pemerintah juga dinilai responsif terhadap masukan dari para pelaku industri.

Soal proyeksi ekonomi, S&P memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia akan tumbuh 5,1% pada tahun ini. Tapi, mereka juga memperingatkan adanya potensi perlambatan di kuartal-kuartal mendatang. Penyebabnya adalah ketidakpastian global yang masih berlanjut dan suku bunga domestik yang masih tinggi. Untuk periode 2026 hingga 2029, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan rata-rata mencapai 4,9% per tahun.

Dalam laporan yang sama, S&P juga menegaskan kembali peringkat utang jangka panjang Indonesia di level BBB dan jangka pendek di level A-2. Prospeknya pun stabil. Penegasan ini mempertahankan Indonesia dalam kategori investment grade. Ini terjadi di tengah tekanan geopolitik global, fluktuasi harga komoditas, dan kondisi keuangan dunia yang masih ketat.

Dari sisi fiskal, S&P memperkirakan pemerintah masih mampu menjaga defisit anggaran di bawah batas 3% terhadap PDB. Kabar baiknya, penerimaan negara pada semester I-2026 tercatat meningkat 21% secara tahunan (year on year/yoy). Kenaikan ini didorong oleh pulihnya administrasi perpajakan dan meningkatnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam.

S&P menilai pelemahan indikator fiskal dan eksternal Indonesia saat ini bersifat sementara. Mereka yakin kondisi akan membaik seiring meningkatnya harga komoditas, pemulihan penerimaan negara, dan implementasi kebijakan yang stabil. "Prospek peringkat yang stabil mencerminkan ekspektasi kami bahwa penerimaan negara akan terus pulih tahun ini dan penerimaan ekspor akan kembali meningkat seiring dengan kenaikan harga komoditas. Kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam juga diharapkan akan mendongkrak penerimaan dalam jangka panjang, terutama jika perubahan kebijakan menjadi lebih dapat diprediksi dan diimplementasikan dengan baik," jelas S&P.

Secara keseluruhan, S&P melihat potensi besar dari pembentukan Danantara dan DSI. Keduanya dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Namun, semua itu kembali lagi pada bagaimana kebijakan dijalankan. Implementasi yang konsisten dan transparan menjadi kunci utama agar target pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan negara bisa tercapai. Kepercayaan investor, yang merupakan elemen krusial, juga bergantung pada hal ini.