Sebelum 20 Juni, 58% SR Singkawang Selesai, 1.300 pekerja

Menjelang tahun ajaran baru 2026/2027, pemerintah Indonesia memulai pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah. Salah satu proyek yang sedang berlangsung berada di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menilai progres pembangunan SR Singkawang telah mencapai 58 persen. Ia menambahkan bahwa rata‑rata kemajuan harian berada di atas 2,5 persen per hari, sehingga target penyelesaian pada 20 Juni 2026 dianggap dapat tercapai.

“Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan sudah mencapai 58 persen. Dengan perkembangan pekerjaan yang rata-rata berada di atas 2,5 persen per hari, kami optimistis target penyelesaian pada 20 Juni dapat tercapai,” tuturnya, Senin 8 Mei 2026.

Untuk mempercepat proses, pemerintah menambah tenaga kerja di lapangan. Awalnya, sekitar 900 orang terlibat, namun kini jumlahnya telah bertambah menjadi 1.300 pekerja. Peningkatan tenaga ini diharapkan dapat mempersingkat waktu pembangunan sehingga SR dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Dedikasi pekerja menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat,” tambah Herzaky.

Pembangunan SR Singkawang merupakan kerja sama antara Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan pemantauan pada Maret 2026 lalu. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan SR di Kalimantan Barat mencapai kurang lebih Rp 750 miliar.

SR Singkawang dirancang sebagai kompleks pendidikan terintegrasi dengan sistem asrama. Di dalam satu kawasan, akan tersedia jenjang SD, SMP, hingga SMA. Fasilitas yang dibangun meliputi ruang kelas, laboratorium, gedung serbaguna, serta sarana olahraga seperti lapangan sepak bola dan jogging track. Kompleks ini akan menampung sekitar 1.200 siswa, lengkap dengan tenaga pengajar, wali asuh, dan perangkat pendidikan lainnya.

Program Sekolah Rakyat ditujukan khusus bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi miskin hingga miskin ekstrem. Untuk mendaftar, orang tua harus memenuhi kriteria desil 1 atau 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil 1 mencakup kelompok keluarga termiskin (10% terendah), sedangkan desil 2 meliputi 11‑20% terendah.

Setelah memenuhi kriteria, Kementerian Sosial akan melakukan survei lapangan ke rumah calon murid. Seluruh data akan dicocokkan dan diverifikasi. “Ada pendamping yang datang ke sana atau relawan, kemudian kerja sama dengan dinas sosial setempat, untuk memastikan bahwa datanya ini benar,” ujar Gus Ipul.

Jika data terverifikasi, murid tersebut akan dinyatakan lolos seleksi administrasi. Mereka yang bersedia akan langsung bersekolah di Sekolah Rakyat sesuai wilayahnya.

Dengan inisiatif ini, pemerintah berharap dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, sekaligus meningkatkan kualitas sarana belajar di wilayah Kalimantan Barat. Pembangunan SR Singkawang menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan melalui kolaborasi lintas kementerian dan peningkatan tenaga kerja di lapangan.