Sistem Imigrasi Malaysia Terhenti, Antrian Panjang di Johor

Di perbatasan Malaysia, sistem imigrasi nasional tiba-tiba terhenti. Antrean panjang menumpuk di pos pemeriksaan imigrasi di seluruh negeri. Salah satu titik terdampak adalah gerbang darat Johor-Singapura, area yang biasanya paling sibuk bagi warga Malaysia yang bekerja di negara tetangga.

Menurut laporan yang diambil dari Channel News Asia, gangguan terjadi pada 30 Mei 2026 pagi. Petugas imigrasi terpaksa melakukan proses administrasi secara manual, setelah semua sistem berbasis komputer mengalami gangguan antara pukul 04.30 dan 09.30 waktu setempat.

Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri Malaysia menjelaskan bahwa antrean panjang terjadi di kedua pos pemeriksaan darat Johor. “Kami terpaksa mengerahkan kembali seluruh personel kami untuk mengoperasikan loket manual di aula bus, jalur sepeda motor, dan jalur kendaraan,” ujarnya. Ia juga menambahkan, “Tidak hanya gerbang otomatis kami yang rusak, bahkan sistem pengenalan wajah kami pun tidak berfungsi.”

Insiden ini membuat banyak pekerja Malaysia merasa frustrasi. Beberapa mengklaim bahwa mereka terlambat bekerja di Singapura karena kemacetan. Foto dan video yang menunjukkan kerumunan besar di pos pemeriksaan imigrasi serta lalu lintas padat di perbatasan beredar luas di media sosial.

Salah satu warga Malaysia, M Satish, yang berangkat kerja ke Singapura menggunakan sepeda motor, mengatakan bahwa ia tiba di pos pemeriksaan KSAB sekitar pukul 07.30 pagi dan mendapati pemandangan yang kacau. Ia bekerja sebagai petugas kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. “Proses imigrasi memakan waktu hampir 40 menit, padahal biasanya kurang dari 10 menit,” kata Satish. Ia menambahkan, “Seandainya saya tidak berangkat dari rumah lebih awal pagi ini, saya pasti akan terlambat kerja. Pemadaman listrik juga memperparah kemacetan lalu lintas.”

Satish menegaskan, “Pemadaman seperti ini menyebabkan ketidakpastian dan penundaan, terutama bagi mereka yang akan berangkat ke Singapura untuk bekerja. Saya berharap instansi terkait dapat mencegah masalah serupa terjadi lagi.”

Gangguan ini merupakan insiden kedua dalam sistem imigrasi Malaysia dalam sebulan terakhir. Insiden serupa pada 23 April lalu membuat ribuan pelancong terlantar selama sekitar dua jam. Malaysia memiliki total 56 titik masuk melalui laut, 30 melalui darat, dan 28 bandara. Pada pagi 28 Mei, gangguan memengaruhi sebagian besar dari 114 pos pemeriksaan imigrasi di seluruh negeri, memaksa pengerahan personel keamanan tambahan untuk menjaga ketertiban.

Meskipun banyak pelancong mengatakan gangguan dimulai pukul 04.30 pagi, Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Zakaria Shaaban menyatakan bahwa insiden itu terjadi sekitar pukul 05 pagi dan berlangsung hingga pukul 08.45 pagi. Masalah teknis terjadi pada pusat data Sistem Imigrasi Malaysia (MyIMMs). “Sistem tersebut kembali online setelah pekerjaan perbaikan dilakukan. Sistem tersebut tidak diretas. Sistem MyIMMs sudah berusia 30 tahun. Masalah pasti akan terjadi,” jelas Zakaria.

Zakaria menambahkan bahwa MyIMMs memang direncanakan akan digantikan oleh Sistem Imigrasi Terpadu Nasional (NIISe) pada 2028. Platform digital baru ini dirancang untuk memodernisasi pengendalian perbatasan, mengintegrasikan verifikasi paspor, pemeriksaan visa, dan data pelancong ke dalam satu sistem. Namun, gangguan seperti pada 28 Mei mungkin akan terulang hingga NIISe beroperasi sepenuhnya. Saat ini, vendor NIISe telah diinstruksikan menyiapkan rencana mitigasi menjelang dimulainya pengoperasian Sistem Transit Cepat (RTS) Johor Bahru-Singapura tahun depan. “Kami akan bertahan sampai sistem NIISe siap,” kata Zakaria.

Peristiwa ini menyoroti betapa pentingnya infrastruktur teknologi dalam mengelola perbatasan. Kegagalan sistem yang sudah berusia tiga dekade menimbulkan ketidaknyamanan bagi ribuan warga dan pelancong. Meskipun perbaikan segera dilakukan, tantangan tetap ada hingga sistem baru sepenuhnya berjalan. Dengan rencana migrasi ke NIISe, diharapkan ketergantungan pada teknologi lama dapat berkurang, namun kesiapan dan mitigasi risiko harus tetap menjadi prioritas bagi pihak berwenang.