Susi Sulastri: Kualitas Kesehatan Bukan Hanya Soal Kecepatan

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Susi Sulastri, menyampaikan pandangannya mengenai pelayanan publik di sektor kesehatan. Menurutnya, ukuran kualitas bukan hanya soal seberapa cepat prosedur berjalan. Ada hal lain yang lebih mendasar.

"Pelayanan publik yang baik bukan hanya tentang prosedur yang cepat, tetapi juga bagaimana pelayanan itu diberikan secara profesional dan adil kepada seluruh masyarakat," ujarnya dalam acara Lokakarya Mini Kesehatan Triwulan II di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, pada Kamis, 18 Juni 2026.

Susi menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Profesionalisme, keadilan, dan kesetaraan menjadi indikator utama yang harus dipegang.

Dunia kesehatan saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perkembangan teknologi dan ekspektasi publik yang semakin tinggi membuat tekanan bertambah. Salah satu keluhan yang paling sering terdengar adalah lamanya waktu tunggu.

Masalah ini, menurut Susi, sering kali berkaitan dengan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan. Jumlah pasien tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang tersedia. Akibatnya, waktu pelayanan menjadi lebih panjang dari yang seharusnya.

"Keterbatasan tenaga kesehatan dapat memperpanjang durasi pelayanan sehingga masyarakat harus menunggu lebih lama," jelasnya.

Selain soal jumlah tenaga, masalah komunikasi juga menjadi sorotan. Pasien yang datang dalam kondisi sakit membutuhkan informasi yang jelas. Mereka butuh penjelasan yang mudah dipahami. Komunikasi yang efektif bisa membuat proses pelayanan terasa lebih nyaman.

Susi menilai, pelayanan kesehatan yang baik harus mampu memberikan kepastian. Informasi yang disampaikan harus mudah dicerna, baik oleh pasien maupun keluarganya. Karena itu, meningkatkan kemampuan komunikasi tenaga kesehatan menjadi langkah penting untuk mewujudkan pelayanan prima.

Digitalisasi layanan kesehatan juga membawa tantangan tersendiri. Sistem berbasis digital memang menawarkan kemudahan. Tapi tidak semua orang memiliki kemampuan atau akses yang sama untuk memanfaatkannya.

"Oleh karena itu, transformasi digital harus tetap memperhatikan kelompok masyarakat yang masih mengalami keterbatasan dalam penggunaan layanan daring," kata Susi.

Ia juga menyoroti tingginya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Pemerintah dan seluruh aparatur pelayanan dituntut untuk bisa beradaptasi. Perubahan regulasi dan perkembangan teknologi harus diikuti agar kualitas pelayanan terus meningkat.

Pelayanan yang berkualitas, menurut Susi, membawa banyak manfaat. Kepuasan masyarakat meningkat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah tumbuh. Potensi konflik bisa berkurang. Program kesehatan pun berjalan lebih efektif.

"Ketika masyarakat merasa nyaman dan terlayani dengan baik, maka program-program kesehatan akan berjalan lebih efektif dan tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai," katanya.

Lebih jauh lagi, pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mendukung cakupan kesehatan semesta, atau Universal Health Coverage (UHC). Tujuannya agar seluruh masyarakat mendapatkan jaminan dan akses layanan secara merata.

Untuk mewujudkan pelayanan prima, Susi menyebut tiga indikator utama: cepat, tepat, dan ramah. Masyarakat butuh kepastian. Sikap ramah dari tenaga kesehatan juga sangat penting, karena pasien datang dalam kondisi yang membutuhkan perhatian dan empati.

"Pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah merupakan fondasi utama untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat," pungkasnya.

Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan Susi ini mencerminkan bahwa pelayanan publik tidak bisa hanya diukur dari kecepatan semata. Keadilan dan profesionalisme adalah fondasi yang tidak kalah penting. Tanpa keduanya, kecepatan prosedur bisa menjadi sia-sia.