Tanggul Lapindo Kembali Retak, Anggaran Dipotong Rp58 Miliar

Kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10.D, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, kembali menjadi perhatian. Beberapa hari terakhir, setelah sempat bocor, kini tanggul tambahan yang dibangun di atas tanggul utama mulai terlihat retak di beberapa bagian.

Di lokasi, tanggul tambahan yang terbuat dari campuran tanah dan lumpur itu lebarnya sekitar 45 sentimeter. Permukaannya pecah-pecah. Diduga karena materialnya mengering terkena sinar matahari.

Meski begitu, masih ada jarak sekitar 25 hingga 35 sentimeter antara bibir tanggul dengan permukaan lumpur. Tiga unit ekskavator terparkir di sekitar lokasi, belum beroperasi.

Sementara itu, lumpur masih bergerak ke arah barat. Ini akibat penurunan tanah atau subsidence di kawasan tersebut. Kekhawatiran muncul jika debit air kembali naik. Bisa memicu kebocoran lagi seperti sebelumnya.

Arif Firmanto, Pelaksana Perencanaan PPLS, mengatakan volume semburan lumpur sekarang jauh lebih kecil dibanding saat pertama kali keluar pada 2006. "Awal semburan tahun 2006 volumenya sekitar 100 ribu sampai 120 ribu meter kubik per hari. Saat ini berkisar antara 27 ribu hingga 32 ribu meter kubik per hari," katanya pada Senin, 13 Juli 2026.

Menurut Arif, lumpur sekarang lebih banyak bergerak ke utara dan barat. Ini karena penurunan tanah di beberapa titik, termasuk di dekat rel kereta api. "Lumpur tidak mengalir seperti air karena mengandung material berat. Arah dominan saat ini ke utara dan barat mendekati jalan raya maupun rel kereta api. Hal itu dipengaruhi adanya penurunan tanah di lokasi," jelasnya.

Untuk mengurangi volume lumpur di kolam penampungan, PPLS mengoperasikan empat kapal keruk. Tugasnya mengalirkan lumpur ke Kali Porong. "Fungsi kapal keruk untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong sehingga volume di kolam penampungan dapat dikurangi," ujarnya.

Arif memastikan kondisi masih terkendali meski tanggul jadi sorotan. PPLS bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan mengevaluasi kapasitas tampungan dan memperkuat beberapa titik tanggul. "Kondisi saat ini masih aman. Kami akan melakukan kajian ulang kapasitas tampungan dan memperkuat beberapa titik tanggul. Penanganan terus dilakukan secara maksimal oleh Kementerian PUPR bersama PPLS," pungkasnya.

Sebelumnya, kebocoran di titik 10.D sempat membuat air bercampur lumpur mengalir hingga tanggul dekat rel kereta. Warga khawatir jika debit air terus naik dan mengancam rel kereta maupun Jalan Raya Porong.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan Pemprov Jatim terus memantau penanganan lumpur Lapindo bersama berbagai instansi. "Kami di Pemda fokus bagaimana sosial masyarakat di sana harus aman dan terjamin. Kami pantau terus, karena penanganan Lapindo ini kan melibatkan berbagai stakeholder," kata Emil.

Menurut Emil, penanganan semburan lumpur harus serius karena ini fenomena geologi yang jarang terjadi. "Ini penanganannya harus serius, karena fenomena ini jarang terjadi. Kami di Pemda pasti akan linier dengan apa yang diputuskan oleh pihak-pihak terkait seperti PPLS, di mana ada Kementerian PU juga nyambung ke Kementerian ESDM karena ini fenomena geologi," katanya.

Ia juga mengatakan Pemprov Jatim siap membantu jika sewaktu-waktu dibutuhkan. "Kita menyiagakan diri apabila ada langkah-langkah yang harus diambil untuk kejadian di tanggul Lapindo. Saat ini oleh teman-teman PU di Pemprov juga dimonitor terus," terangnya. "Kita berkoordinasi terus, semua fakta yang ada di lapangan tidak akan kami abaikan, karena ini sains ya. Kita juga menunggu bagaimana hasil kajian ilmiah dari pihak yang bertanggung jawab di Lapindo saat ini, baru kita bisa menindaklanjuti," tandasnya.

Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono juga menyoroti kondisi tanggul. Saat meninjau lokasi, ia menilai kapasitas kolam penampungan sudah terlampaui. Butuh langkah cepat dari pemerintah pusat. "Volume lumpur sudah melebihi kapasitas penampungan dan sempat meluber. Jika tidak segera ditangani, masalah akan semakin meluas. Ini mengancam kelancaran transportasi nasional, baik jalur kereta api maupun jalan nasional, serta berdampak terhadap arus logistik, keselamatan masyarakat, dan perekonomian Jawa Timur maupun nasional," kata Bambang di atas tanggul lumpur pada Senin, 13 Juli 2026.

Bambang meminta pengelola mempercepat pengaliran lumpur ke Sungai Porong dan memperkuat tanggul agar tidak jebol. Ia juga mendesak pemasangan Early Warning System (EWS) segera direalisasikan. Kawasan ini punya potensi pergerakan tanah. "Kita juga harus memiliki rencana evakuasi yang jelas, menentukan titik kumpul yang aman, serta menyiapkan sarana pendukung seperti tenda dan kebutuhan dasar bagi masyarakat apabila terjadi kondisi darurat," ujarnya.

Ia juga meminta BNPB, Basarnas, dan unsur SAR memiliki posko tetap di kawasan lumpur Lapindo dan menggelar latihan keselamatan secara berkala. "Lokasi ini dilintasi Sesar Siring dan Sesar Watukosek sehingga potensi pergerakan tanah harus selalu diantisipasi," imbuhnya.

Bambang juga menyoroti pemangkasan anggaran operasional penanganan lumpur. Berdasarkan informasi yang diterimanya, anggaran turun dari Rp 227 miliar menjadi Rp 169 miliar. Berkurang sekitar Rp 58 miliar. "Pengurangan anggaran ini berdampak langsung terhadap kinerja penanganan lumpur. Karena itu kami meminta Kementerian PU meninjau kembali kebijakan tersebut. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, anggaran tidak boleh menjadi alasan mengorbankan keselamatan warga," tegasnya.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana juga menyampaikan keprihatinannya. Ia berharap semua pihak segera menghasilkan solusi konkret. "Saya sangat peduli dengan kondisi Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian. Saya berharap solusi segera ditemukan dan disepakati dalam rapat besok di lokasi stasiun," kata Mimik.

Menurutnya, persoalan tanggul tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. "Kondisi ini jika dibiarkan akan terus berlanjut. Solusi harus segera dicari dan masalah ini harus tuntas diselesaikan demi keselamatan warga. Kita semua tahu bencana besar 20 tahun lalu sampai sekarang belum sepenuhnya selesai. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali," ujarnya.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, DPR RI, DPRD, dan semua pemangku kepentingan. "Kami berkomitmen penuh untuk terus membantu dan menjalin komunikasi yang baik bersama DPR RI dan DPRD. Insyaallah kita akan terus bergerak bersama demi penyelesaian masalah ini," pungkasnya.

Lumpur Lapindo pertama kali menyembur pada 29 Mei 2006. Meski volume semburan sudah menurun drastis, penanganan masih terus berlangsung hingga hampir dua dekade. Retakan di tanggul tambahan dan pemotongan anggaran menjadi dua masalah baru yang harus dihadapi. Semua pihak sepakat keselamatan warga dan kelancaran jalur transportasi nasional tidak boleh dikorbankan.