Tanggul Lumpur Lapindo di Porong Lemah, Bukan Bocor

Sebuah kebocoran terjadi di tanggul penahan lumpur Lapindo di Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada Jumat dini hari, 10 Juli 2026. Kejadian ini berlangsung di titik 10D. Air yang bercampur lumpur sempat mengalir hingga ke tanggul utama, lalu merembet ke tanggul penahan kedua dan ketiga. Lokasi tanggul-tanggul ini berada di dekat jalur rel kereta api.

Kondisi di titik 10D dinilai kritis. Permukaan lumpur hanya berjarak sekitar 20 sentimeter dari bibir tanggul yang baru saja ditinggikan. Namun, Satuan Kerja Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah kebocoran besar atau luapan lumpur. Menurut mereka, ini adalah perlemahan tanggul yang disebabkan oleh penurunan tanah. Proses penurunan tanah ini terus dipantau oleh petugas.

Kebocoran pertama kali diketahui sekitar pukul 04.00 WIB. Seorang petugas lapangan dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengatakan bahwa penanganan segera dilakukan setelah laporan diterima. "Setelah mendapat informasi, kami langsung mengerahkan petugas keamanan dan menghubungi operator alat berat ekskavator untuk melakukan penanganan," ujarnya kepada awak media di lokasi pada Jumat, 10 Juli 2026.

Sekitar pukul 06.50 WIB, alat berat mulai bekerja. Mereka menutup bagian tanggul yang bocor agar aliran lumpur tidak semakin meluas. Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa air bercampur lumpur sempat menggenangi tanggul utama. Setelah itu, aliran bergerak ke tanggul penahan kedua dan ketiga yang berada di dekat jalur rel kereta api.

Sastro, seorang pemandu wisata Lumpur Lapindo, mengetahui kebocoran ini saat hendak memulai aktivitas pada Jumat pagi. "Saya naik ke tanggul sekitar pukul 05.00 WIB. Dari pos pangkalan ojek terlihat ada genangan air dan lumpur. Setelah saya dekati, ternyata tanggul di titik 10 bocor," kata Sastro.

Menurut Sastro, volume air dan lumpur dalam beberapa hari terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi tanggul. "Kami khawatir kalau debit air terus naik, aliran lumpur bisa mengancam rel kereta api maupun Jalan Raya Porong," ungkapnya.

Pantauan di lokasi menunjukkan permukaan lumpur hampir menyentuh bibir tanggul yang baru ditinggikan. Di beberapa bagian, tanggul juga tampak mengalami retakan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan adanya potensi kebocoran lebih lanjut.

Seorang petugas PPLS menjelaskan bahwa peningkatan permukaan lumpur dipicu oleh perubahan arah aliran semburan. Kini, semburan lebih dominan menuju sisi utara. "Debit air dan lumpur sekarang mengarah ke utara. Akibatnya permukaan di tanggul sebelah utara naik, bahkan tadi pagi sempat terjadi kebocoran," ujar petugas yang enggan disebutkan namanya.

Sastro menambahkan bahwa peningkatan volume lumpur telah berlangsung selama sekitar empat hari. Menurutnya, peninggian tanggul menjadi langkah penting agar lumpur tidak meluber keluar. "Kalau tanggul tidak ditinggikan, kemungkinan air dan lumpur sudah meluber. Peninggian tanggul dilakukan menggunakan material tanah lumpur yang diambil dari sekitar tanggul," kata Sastro.

Ia juga menduga terjadi penurunan tanah pada tanggul mulai titik 10D hingga titik 71. Akibatnya, arah aliran lumpur berubah ke barat dan utara. Dugaan ini dibenarkan oleh Perencanaan dan Pelaksana PPLS, Arif Firmanto. Menurutnya, penurunan tanah memang memengaruhi arah pergerakan lumpur. "Memang terjadi penurunan tanah di titik 10D. Karena itu air dan lumpur bergerak ke arah barat mendekati rel kereta api serta mengarah ke utara," kata Arif.

Arif menjelaskan bahwa volume semburan lumpur saat ini jauh lebih kecil dibandingkan awal bencana pada 2006. Saat itu, volume lumpur mencapai sekitar 100.000 hingga 120.000 meter kubik per hari. Kini, volumenya berkisar 27.000 hingga 32.000 meter kubik per hari. Meski demikian, karakter lumpur yang mengandung material berat membuat pergerakannya berbeda dengan aliran air. Oleh karena itu, pengawasan tetap harus dilakukan secara intensif.

Menanggapi munculnya informasi mengenai kebocoran dan luapan lumpur, PPLS kemudian memberikan klarifikasi. Tim PPLS, Fahmi Zamroni, menilai penggunaan istilah "bocor" atau "luber" kurang tepat. Menurutnya, istilah tersebut dapat menimbulkan persepsi seolah tanggul mengalami kegagalan besar. "Istilah bocor atau luber kurang tepat. Yang terjadi sebenarnya adalah perlemahan di beberapa titik akibat penurunan tanah. Bukan karena tanggulnya tidak kuat," kata Fahmi saat ditemui di lokasi pada Jumat, 10 Juli 2026.

Menurut Fahmi, fenomena penurunan tanah tidak hanya terjadi di kawasan tanggul lumpur. Hal yang sama juga terjadi di wilayah sekitar, termasuk jalur rel kereta api yang selama ini rutin mendapatkan perbaikan. Ia menjelaskan bahwa arah aliran lumpur saat ini lebih dominan menuju barat. Karena itu, PPLS terus mengarahkan lumpur ke kolam penampungan agar tetap terkendali. "Aliran lumpur kami arahkan ke kolam penampungan yang sudah dilengkapi kapal keruk agar volumenya bisa dikendalikan," ujarnya.

Untuk mendukung pengendalian tersebut, PPLS mengoperasikan empat kapal keruk. Dua unit ditempatkan di kolam sisi utara dan timur. Dua lainnya beroperasi di Kolam 2 dan Kolam 5 sisi selatan. Lumpur kemudian dialirkan menuju Kali Porong agar kapasitas kolam tetap terjaga.

Sementara itu, Arif Firmanto mengakui terjadi penyesuaian volume pembuangan lumpur ke Kali Porong karena efisiensi anggaran. Namun, menurutnya, hal itu tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam menangani Lumpur Lapindo. "Memang ada penyesuaian karena efisiensi anggaran, tetapi penanganan tetap berjalan dan menjadi tanggung jawab kami," kata Arif.

PPLS memastikan kondisi tanggul hingga kini masih dalam kategori aman. Mereka menyebut telah tersedia jalur khusus yang mengarahkan lumpur menuju kolam penampungan. Ke depan, PPLS bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan kajian ulang terhadap kapasitas kolam penampungan. Mereka juga akan memperkuat sejumlah titik tanggul yang mengalami penurunan tanah. "Kami terus melakukan pemantauan di lapangan dan penanganan maksimal agar kondisi tetap terkendali," pungkas Arif.

Secara keseluruhan, kejadian di titik 10D ini menunjukkan bahwa penurunan tanah masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian lumpur Lapindo. Meskipun volume semburan telah menurun drastis dibandingkan tahun-tahun awal bencana, pergerakan lumpur yang tidak terduga tetap memerlukan kewaspadaan tinggi. Upaya peninggian tanggul dan pengoperasian kapal keruk menjadi langkah-langkah kunci untuk mencegah luapan yang lebih luas.