Trump Pungut Tarif 20% Kargo di Selat Hormuz

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan kebijakan baru yang kontroversial. Setiap kargo yang melewati Selat Hormuz akan dikenakan tarif sebesar 20 persen. Pengumuman ini dibuat Trump setelah ia menyatakan bahwa Amerika Serikat kini menjadi pihak yang bertanggung jawab menjaga jalur pelayaran strategis tersebut.

Melalui akun Truth Social miliknya, Trump menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap terbuka untuk semua negara, dengan atau tanpa Iran. Hanya Iran yang dikecualikan dari akses tersebut. Negara-negara lain, menurutnya, tetap memiliki hak yang sama untuk melintasi selat itu secara adil.

"Mulai saat ini, AS akan dikenal sebagai Penjaga Selat Hormuz. Namun, sebagai bentuk keadilan, kami akan meminta penggantian biaya sebesar 20% dari semua kargo yang dikirim, untuk menutupi segala biaya yang diperlukan dalam memberikan keamanan di bagian dunia yang sangat rawan ini. Proses pengenaannya akan segera dimulai," tulis Trump dalam unggahannya pada Selasa, 14 Juli 2026.

Trump juga menyebut bahwa Amerika Serikat akan kembali memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran yang berada di dekat Selat Hormuz. Komando Pusat AS, atau US Central Command, menyatakan blokade ini akan dimulai kembali pada hari Selasa pukul 16.00 waktu setempat.

"Kami akan menyerang mereka malam ini, dan kami akan melumpuhkan semua kemampuan mereka yang berhubungan dengan selat tersebut. Menurut saya pada akhirnya, kita akan menguasai seluruh wilayah itu," tambah Trump.

Sebelumnya, Amerika Serikat menolak rencana Iran untuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintasi selat tersebut. Langkah Iran dinilai ilegal oleh para pakar maritim, regulator, dan pejabat tinggi pemerintahan Trump berdasarkan hukum internasional. Namun kini, alih-alih mengembalikan status Selat Hormuz sebagai jalur air internasional yang bebas biaya seperti sebelum konflik, Trump justru menerapkan kebijakan serupa. Kapal komersial yang ingin melintas kini harus membayar uang perlindungan kepada Amerika Serikat.

Kebijakan sepihak ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak. Organisasi Maritim Internasional PBB, atau IMO, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada dasar hukum bagi negara manapun untuk menarik biaya pada jalur pelayaran internasional.

"Tidak ada dasar hukum untuk mengenakan biaya wajib hanya untuk melintasi sebuah selat," ujar IMO dalam pernyataan resminya.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui akun X miliknya, menegaskan bahwa kedaulatan Selat Hormuz tetap berada di tangan Iran, bukan Amerika Serikat. Araghchi juga menyebut tarif 20 persen yang ditetapkan Trump terlalu berlebihan.

Di sisi lain, banyak pihak menilai kebijakan ini sulit untuk diimplementasikan. Mantan Utusan Khusus Departemen Luar Negeri AS, David Goldwyn, menyebut rencana pemungutan 20 persen itu sebagai bentuk pemerasan.

"Itu adalah tingkat yang sangat memeras. Lagi pula, tidak jelas apakah AS bisa menjamin jalur yang aman," kata Goldwyn.

Menurut Goldwyn, jika Amerika Serikat benar-benar mampu menjamin keamanan selat tersebut, seharusnya tidak ada lagi gangguan di wilayah itu dalam beberapa minggu terakhir. Ia menilai rencana tersebut hanyalah sebuah gertakan dari pihak AS.

"Jadi, menurut saya ini hanyalah gertakan," tambahnya.

Kebijakan tarif 20 persen ini menunjukkan perubahan drastis dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Dari sebelumnya menolak pungutan ilegal oleh Iran, kini AS justru menerapkan pungutan serupa. Langkah ini memicu perdebatan mengenai legalitasnya di bawah hukum internasional, serta keraguan tentang kemampuan AS untuk benar-benar menegakkan kebijakan tersebut di lapangan.