Wamendagri: Jangan Korbankan Lingkungan Demi Ekonomi

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus mengejar pertumbuhan ekonomi. Ia ingin para kepala daerah juga memikirkan kelestarian lingkungan saat menyusun kebijakan pembangunan. Menurutnya, pemahaman yang benar tentang arah pembangunan sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan bisa membuka peluang ekonomi tanpa merusak alam.

Bima menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara utama dalam konferensi internasional tentang administrasi publik dan tata kelola pemerintahan di Universitas Brawijaya, Malang, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Ia mengatakan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari pemahaman yang jelas tentang masa depan seperti apa yang ingin dicapai. Setelah itu, pemahaman tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang tepat.

Ia memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan lingkungan bisa membawa Indonesia ke arah yang tidak diinginkan. Karena itu, kepala daerah harus memastikan pembangunan tidak hanya membuka kesempatan ekonomi yang merata, tetapi juga menjaga lingkungan untuk jangka panjang. "Mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi harus peduli juga pada lingkungan," kata Bima dalam keterangan tertulis pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Dalam kesempatan itu, Bima juga menyoroti pentingnya pengembangan pekerjaan hijau atau green jobs. Ia melihat ini sebagai peluang untuk memperluas lapangan kerja di bidang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan ekonomi daerah harus mulai memperhatikan peluang tersebut. Hal ini sejalan dengan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan dan kebutuhan pekerjaan di masa depan.

Bima menekankan bahwa kepala daerah harus peka terhadap kebutuhan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan persoalan lingkungan harus menjadi perhatian utama. Untuk memastikan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ia mendorong keterlibatan generasi muda sejak tahap perencanaan.

Ia meminta kepala daerah menyediakan ruang bagi anak muda untuk menyampaikan gagasan. Ide-ide itu bisa mencakup lapangan kerja, ruang publik, transportasi, hingga kebutuhan perkotaan lainnya. "Wali kota, bupati enggak boleh hanya menyasar anak muda ketika musim pemilu tiba," tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa gubernur harus mengundang mahasiswa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan.

Pelibatan generasi muda ini harus didukung oleh cara kerja pemerintah yang terbuka dan kolaboratif. Bima menekankan agar musyawarah perencanaan pembangunan juga memberikan ruang bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. Mereka harus bisa menyampaikan kebutuhan dan ikut menentukan arah pembangunan. "Partisipasinya bukan hanya seremoni, tapi meaningful participation atau partisipasi bermakna," pungkasnya.

Pesan Bima ini menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan. Kepala daerah dituntut untuk lebih terbuka dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, terutama generasi muda, dalam proses perencanaan. Tanpa partisipasi yang bermakna, kebijakan pembangunan berisiko tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan.