Zulhas: Koperasi Desa Jadi Infrastruktur Pangan

Koperasi desa kini mulai dilirik sebagai tulang punggung baru untuk menggerakkan ekonomi hingga ke daerah terpencil. Fenomena ini menarik perhatian Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas. Dalam sebuah diskusi, ia menyoroti bagaimana koperasi desa bisa menjadi solusi untuk memperlancar distribusi pangan nasional.

Zulhas menekankan bahwa koperasi desa adalah infrastruktur yang selama ini tidak dimiliki pemerintah. Dengan adanya koperasi di setiap desa, pemerintah punya tempat yang jelas untuk menyalurkan berbagai program bantuan. Mulai dari beras hingga pupuk, semua bisa lebih mudah sampai ke tangan warga.

"Sekarang kalau koperasi berhasil, pemerintah punya infrastruktur, tiap desa ada koperasi. Jadi kalau kita mau kirim beras, sudah ada tempatnya," ujar Zulhas.

Bukan hanya soal beras dan pupuk. Zulhas juga melihat koperasi desa sebagai jalur potensial untuk menyalurkan pembiayaan. Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya, bisa difokuskan melalui koperasi. Rencananya, setiap warga desa yang berusia 17 tahun ke atas akan dibuatkan rekening bank dengan modal awal Rp50.000.

"Bahkan penyaluran pembiayaan seperti KUR bisa difokuskan melalui Koperasi Desa. Ke depan, kita berencana membuatkan rekening BRI untuk setiap warga berusia 17 tahun ke atas di desa dengan permodalan awal Rp50.000," tuturnya.

Namun, Zulhas mengingatkan bahwa infrastruktur saja tidak cukup. Harus ada penguatan alur distribusi dan tata niaga yang jelas. Semua butuh proses, prosedur, dan perjuangan. Mendirikan koperasi tidak otomatis menyelesaikan semua masalah dalam semalam.

"Namun, perlu kita pahami bersama bahwa semua ini memerlukan proses, prosedur, dan perjuangan. Tidak bisa begitu koperasi didirikan, besoknya semua masalah langsung selesai seketika," katanya.

Karena itu, keberhasilan koperasi desa juga tergantung pada peran Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso, yang akrab disapa Busan, kemudian angkat bicara. Ia menegaskan bahwa koperasi desa harus menjadi bagian nyata dari rantai distribusi nasional, bukan sekadar gudang penampung barang.

"Jadi pertama gini ya, kalau kita ngomongin perdagangan itu ngomongin pasar. Nah, salah satunya koperasi ini kan sebagai rantai distribusi, sebagai pasar. Tetapi, bagaimana kemudian pengamanan pasar dalam negeri itu produk-produk dari petani, atau dari masyarakat sekitar, atau dari UMKM itu tersalurkan dengan baik," ujarnya.

Budi juga mengungkapkan bahwa koperasi desa kini mulai merambah pasar ekspor. Lewat jaringan perwakilan dagang di 33 negara, produk-produk desa bisa menembus pasar internasional. Contoh nyata adalah pelepasan ekspor cokelat dari Jembrana, Bali, ke Prancis.

"Kita ada perwakilan, perwakilan dagang kita, ada atasan perdagangan, ada ITPC di 33 negara, cumanya 46. Jadi, kami berharap dan program kami, kami sering juga sampaikan ketika dalam rapat, bahwa kooperasi itu tidak hanya sekedar menyediakan produk untuk konsumsi dalam negeri, meskipun konsumsi dalam negeri besar, tetapi ketika surplus, kita maka bisa menyalurkan ke pasar export melalui perwakilan kita," katanya.

Saat ini, sudah ada empat koperasi yang berhasil menembus pasar ekspor. Salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Selain cokelat dari Jembrana, ada juga kopi dari Banyuwangi dan Bandung yang dikirim ke China.

Soal stabilitas harga, Budi menjelaskan strategi harga acuan. Harga acuan adalah titik temu antara produsen dan konsumen. Contohnya, telur memiliki harga acuan Rp30.000 per kilogram. Saat ini, harga rata-rata nasional telur adalah Rp26.700. Sebelumnya, sempat anjlok hingga Rp22.000. Harga yang terlalu rendah jelas merugikan peternak.

"Yang pertama, kalau bahan foko itu kan ada yang namanya harga acuan sama harga acaran tertinggi. Harga acuan itu sebenarnya pertemuan antara produsen dengan konsumen. Sehingga misalnya katakanlah telur, telur itu kan harga acuannya Rp30.000. Sekarang kan harganya rata-rata nasional Rp26.700. Kemarin kan sempat Rp22.000. Kalau harga terlalu rendah kan merugikan peternakan," jelas Budi Santoso.

Pemerintah juga punya program distribusi antarwilayah. Daerah yang surplus pangan bisa mengirim ke daerah yang kekurangan. Dengan begitu, harga tetap stabil. Produsen, pedagang, dan konsumen sama-sama diuntungkan.

Di akhir diskusi, Budi menyatakan optimismenya terhadap target swasembada pangan. Indonesia sudah terbukti mampu swasembada beras. Ia yakin swasembada pangan lainnya juga bisa tercapai, asalkan distribusinya lancar.

"Kalau saya pak ya, kita itu kan sudah terbukti suasembata beras. Kemudian saya yakin suasembata pangan yang lain bisa," tutur Budi.

Koperasi desa, dengan segala potensinya, memang bukan solusi instan. Tapi, jika dikelola dengan benar, ia bisa menjadi jembatan yang menghubungkan petani, UMKM, dan pasar. Baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Stabilitas harga dan distribusi yang lancar adalah kunci agar semua pihak bisa merasakan manfaatnya.