27 SPPG Makan Bergizi Boyolali Dihentikan Karena Dana Terkunci

27 Satuan Pelayanan Bergizi Gratis (SPPG) di Kabupaten Boyolali kini dihentikan sementara operasionalnya. Penangguhan ini mayoritas disebabkan oleh kendala pencairan dana.

Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Boyolali, M Syawalludin, menegaskan bahwa pada saat ini terdapat 121 SPPG yang sudah beroperasi. Selain itu, masih ada 19 SPPG yang sedang menunggu persiapan operasional dan 54 SPPG yang masih dalam proses pembangunan. Dengan demikian, totalnya menjadi 194 SPPG. Program ini melayani sekitar 284.117 penerima manfaat.

“Jadi totalnya 194, dari jumlah penerima manfaat yang terlayani sekitar 284.117,” kata Syawalludin, ditemui di gedung DPRD Boyolali pada 18 Juni 2026.

Menurut Syawalludin, dari 121 SPPG yang sudah beroperasi, 27 di antaranya dihentikan sementara. Sebanyak 23 SPPG dihentikan karena dana belum dicairkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara 4 SPPG dihentikan karena instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tidak memenuhi syarat.

“Sehingga ada 23 yang disetop operasional tadi menyangkut proses pencairan top up dananya tidak dilakukan BGN. Artinya apa? (Dananya) Belum cair. Makanya dia setop. Pertimbangan-pertimbangan lain ya tentu yang tahu BGN. Karena itu top up menyangkut keuangan,” ungkapnya.

Syawalludin menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan baru atau arahan dari BGN maupun pemerintah pusat terkait MBG. Ia menyebutkan rencana bahwa pada masa libur sekolah, operasional SPPG akan dihentikan semua. Ia juga belum memonitor informasi mengenai siswa SMA yang tidak akan mendapatkan MBG.

“Kita menunggu, saat ini kita juga lagi monitor. Misalkan hari libur (Sekolah) nanti akan dihentikan untuk operasionalisasi SPPG. Kemudian ada informasi SMA enggak dapat (MBG) ini juga kami belum monitor. Cuma yang pasti, karena libur (sekolah) operasionalnya (SPPG) dihentikan, sambil informasi yang kami dapatkan kan ada evaluasi tata kelolaanya,” ujarnya.

Menanggapi kebijakan moratorium SPPG baru, Syawalludin menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG. Ia menegaskan jalur struktur yang masih langsung menuju BGN dan Korwil.

“Nah, itu nanti kami koordinasikan Korwilnya dulu. Sehingga memang jalur struktur itu sementara ini memang langsung dengan BGN, sama korwilnya,” tegasnya.

Untuk SPPG yang masih dalam proses pembangunan, pihaknya harus mempertimbangkan dua sudut pandang: kebijakan tata kelola dan masyarakat yang telah mengeluarkan biaya pembangunan. Ia menekankan pentingnya melihat isu secara komprehensif, bukan hanya satu pihak saja.

“Jadi kita membiasakan melihat isu strategis secara makro, secara komprehensif, tidak hanya satu pihak saja,” tambahnya.

Syawalludin mengajak rapat dengan Korwil SPPG secepatnya. Ia menekankan perlunya kebijakan baru yang mencakup evaluasi dan penyempurnaan tata kelola SPPG.

“Saya ingin ke depan memang ada keterbukaan. Saya jujur aja ingin membangun keterbukaan dengan Korwil (SPPG Kabupaten Boyolali). Enggak boleh lagi tutup-tutupan dengan Mas Syawalludin. Artinya kalau ada masalah diselesaikan bersama,” pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Boyolali menghadapi tantangan keuangan yang signifikan. Penangguhan sementara 27 SPPG menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, BGN, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelangsungan layanan kepada lebih dari dua ratus ribu penerima manfaat. Pihak daerah menekankan bahwa evaluasi dan kebijakan baru akan segera diimplementasikan guna memperbaiki tata kelola dan meminimalkan gangguan layanan.