36 Ribu Petugas BPS ke Jawa Tengah, Lakukan Sensus 2026

36 ribu petugas Badan Pusat Statistik (BPS) telah dikirim ke Jawa Tengah untuk melakukan Sensus Ekonomi 2026. Tugas mereka adalah mencatat semua pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga usaha rumahan yang belum terdaftar.

Petugas sensus berkumpul di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kecamatan Semarang Selatan, pada pagi hari 18 Juni 2026. Di sana mereka mengikuti apel siaga yang dipimpin oleh Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi.

“Di Jawa Tengah diterjunkan hampir 36.000 petugas dari BPS untuk melakukan sensus dalam rangka memetakan potensi ekonomi di wilayah kita,” ujar Gubernur setelah apel. Ia menegaskan bahwa seluruh bupati, wali kota, dan aparatur sipil negara (ASN) telah diberi instruksi untuk menyosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan para pelaku usaha, baik UMKM, mikro, kecil, menengah, maupun usaha rumah tangga. “Khususnya para pelaku usaha, baik UMKM, mikro, kecil, menengah, termasuk usaha rumah tangga, untuk terbuka. Data akan dirahasiakan,” ujarnya.

Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan dan pengembangan investasi di provinsi. Menurut Gubernur, data kualifikasi ini penting agar pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dapat selaras, karena data tersebut adalah fakta.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menambahkan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah paling strategis untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 karena jumlah pelaku usaha di daerah ini sangat besar. Ia menyebut, “Jawa Tengah itu salah satu provinsi dengan jumlah unit usaha paling besar di Indonesia. Sebanyak 25 persen pelaku usaha di Pulau Jawa ada di Jawa Tengah dan 15 persen pelaku usaha di Indonesia ada di Jawa Tengah.”

Sonny menjelaskan bahwa petugas sensus tidak hanya akan mendatangi lokasi usaha yang terlihat, tetapi juga melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Banyak usaha kini beroperasi secara digital dan berbasis rumah tangga. “Kita akan datang door to door ke rumah-rumah. Banyak aktivitas usaha yang dilakukan di rumah, sekarang pakai media sosial, pakai TikTok, tidak terlihat dari luar. Baru bisa kita data kalau masuk ke rumah-rumah,” jelasnya.

Semua petugas pendata dilengkapi rompi, kartu pengenal, dan surat tugas resmi. “Semua petugas pendata di lapangan dilengkapi rompi, kartu pengenal, dan surat tugas. Jadi bisa dilihat identitasnya,” tegas Sonny saat menjawab pertanyaan tentang cara mengidentifikasi petugas BPS yang resmi.

Sonny juga menegaskan bahwa data yang diberikan masyarakat tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun tujuan lain di luar statistik. “Rahasia data pasti terjaga. Tidak ada hubungannya dengan pajak,” ucapnya.

Dengan pendekatan door‑to‑door dan identitas resmi yang jelas, BPS berharap masyarakat dapat merasa aman dan nyaman saat proses pendataan berlangsung. Data yang diperoleh akan membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pusat aktivitas usaha di Indonesia.