8 Fraksi Setuju Bahas RAPBN 2027

Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan persetujuan mereka untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2027. Langkah ini merupakan bagian dari proses antara pemerintah dan DPR. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2, Masa Persidangan I Tahun 2026-2027, Selasa 18 Agustus 2026. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi.

Fraksi PDI Perjuangan menjadi yang pertama menyampaikan pandangan. Budi Sulistyono, yang mewakili fraksinya, menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,9 persen harus dibarengi dengan peningkatan pendapatan rakyat. Ia juga menyoroti perlunya perluasan lapangan kerja formal, pemerataan pembangunan, dan peningkatan produktivitas. PDI Perjuangan meminta pemerintah memperbaiki kinerja program Makan Bergizi Gratis yang anggarannya mencapai Rp 242 triliun. Program ini harus tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat anggaran. Selain itu, fraksi ini mendesak BPI Danantara untuk menunjukkan peran nyata dalam pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja. Tujuannya mengurangi beban APBN di sektor infrastruktur. Budi menyatakan, "Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanjaan negara tahun anggaran 2027 sesuai dengan mekanisme yang berlaku."

Fraksi Nasdem juga sepakat. Charles Meikyansah, perwakilan fraksi, menyebut target pertumbuhan ekonomi 6 persen cukup optimis dan realistis. Namun, akselerasi ini membutuhkan lima prakondisi fundamental. Pertama, pemerintah harus membongkar kartel logistik dan inefisiensi birokrasi. Langkah ini diperlukan untuk menekan Incremental Capital Output Ratio ke level 5,3 hingga 5,5. Nasdem juga memberi perhatian khusus pada penurunan penerimaan negara bukan pajak dan kekayaan negara yang dipisahkan setelah pengalihan dividen BUMN ke BPI Danantara. Karena itu, diperlukan kebijakan dividen yang jelas, transparansi pengelolaan laba, penguatan mekanisme pelaporan ke DPR, serta kepastian bahwa APBN tidak menanggung risiko korporasi secara berlebihan. Charles mengatakan, "Fraksi Partai Nasional menyatakan menyetujui RUU APBN beserta nota keuangan dibahas lebih lanjut."

Fraksi Gerindra, PKB, Golkar, PKS, PAN, dan Demokrat juga setuju. Mereka menyatakan persetujuan untuk membahas RUU APBN 2027 ke tahap selanjutnya. Setelah mendengarkan pandangan delapan fraksi, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan jadwal tanggapan pemerintah. Pemerintah akan memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi pada 27 Agustus 2026. Saan menjelaskan, "Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 29 Juni 2026, tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya akan dilaksanakan pada rapat paripurna DPR RI hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026."

Postur RAPBN 2027 mencakup beberapa angka penting. Pendapatan negara ditargetkan Rp 3.426 triliun. Belanja negara direncanakan Rp 4.097 triliun. Defisit diperkirakan Rp 671,2 triliun atau 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto. Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027 meliputi pertumbuhan ekonomi 6 persen. Inflasi ditargetkan 2,5 persen. Suku bunga Surat Berharga Negara tenor 10 tahun diperkirakan 6,9 persen. Nilai tukar rupiah dipatok Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP diperkirakan 75 dolar AS per barel. Lifting minyak mentah ditargetkan 610 ribu barel per hari. Lifting gas bumi ditargetkan 954 ribu barel setara minyak per hari.

Sasaran pembangunan 2027 juga ditetapkan. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 6 hingga 6,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan antara 4,30 hingga 4,87 persen. Rasio Gini ditargetkan 0,362 hingga 0,367. Indeks modal manusia ditargetkan 0,575. Indeks kesejahteraan petani ditargetkan 0,8038. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan 40,81 persen.

Proses pembahasan RUU APBN merupakan agenda rutin tahunan. Delapan fraksi yang menyetujui pembahasan lebih lanjut menunjukkan dukungan politik awal. Namun, catatan-catatan kritis dari fraksi, seperti perbaikan program Makan Bergizi Gratis dan transparansi BPI Danantara, akan menjadi bahan diskusi selanjutnya dengan pemerintah.