Dana Iklim Rp 8.000 Triliun Tak Bisa APBN Saja

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang berada di bawah Kementerian Keuangan, mengungkapkan angka kebutuhan dana untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC). NDC sendiri merupakan agenda global untuk menekan emisi dan beralih ke ekonomi rendah karbon.

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menyebut proyeksi anggaran mencapai US$ 472,6 miliar untuk periode 2021 hingga 2035. Jumlah ini sangat besar, sekitar Rp 8.000 triliun. Menurut Joko, angka sebesar itu tidak mungkin dipenuhi hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Butuh dananya itu sekitar US$ 472 miliar. Banyak, sekitar Rp 8.000-an triliun. Kalau kemudian kita hanya mengandalkan APBN, saya berani taruhan potong rambut, potong kuku, tidak akan pernah tercapai," ujar Joko dalam kegiatan Media Gathering di Bogor, Jumat, 02 Oktober 2026.

Joko justru berpendapat bahwa anggaran jumbo tersebut sebaiknya tidak menggunakan APBN atau APBD. Alasannya, masalah emisi karbon bukan hanya urusan Indonesia. Negara-negara lain juga terkena dampaknya.

"Karena kalau kita bisa mengelola sumber emisi ini, yang menikmati seluruh dunia. Bayangkan, yang menikmati seluruh dunia tapi sumber pembiayaannya APBN. Yang enak siapa? Seluruh dunia. Banyak free rider-nya nanti. Jadi, untuk membiayai NDC jangan dari APBN malahan," bebernya.

Joko menilai emisi karbon adalah persoalan global yang bersifat kompetitif. Jika setiap negara ingin rakyatnya menikmati kualitas udara yang baik, maka harus bersaing dengan negara lain. Ia menyebut fenomena ini sebagai 'healing'.

"Makanya muncul fenomena 'healing'. Jadi, kita harus mengupayakan adanya kompensasi global, supaya bisa membantu Indonesia untuk mencapai target NDC-nya. Karena kalau Indonesia bisa menyelesaikan PR iklimnya ini, yang menikmati seluruh dunia," ujarnya.

Menurut Joko, seluruh dunia juga harus berkontribusi dalam menekan emisi karbon di Indonesia. Indonesia harus pintar memanfaatkan dana-dana global untuk membantu mencapai target NDC.

"Mereka (negara lain) juga harus berkontribusi. Bayangkan, khususnya negara-negara Skandinavia atau Nordik. Itu 'kan menarik, karena posisi mereka terdepan, mereka dekat dengan kutub. Mereka pasti sangat khawatir dengan persoalan terkait iklim ini," ungkap Joko.

"Karena kalau kita gagal dalam menurunkan suhu bumi, kutubnya mencair lebih cepat. Ini yang harus kita pikirkan dengan baik, Indonesia harus smart dalam bisa memanfaatkan semua dana-dana global untuk bisa membantu Indonesia mencapai target NDC-nya," pungkasnya.

Inti dari pernyataan Joko adalah bahwa pendanaan untuk pengendalian iklim harus menjadi tanggung jawab bersama. Indonesia, menurutnya, tidak bisa sendirian menanggung biaya yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh dunia. Negara-negara maju, terutama yang paling rentan terhadap perubahan iklim seperti negara Skandinavia, dinilai perlu ikut serta dalam pendanaan ini.